Dua Tahun Prabowo, Logis 08 Klaim Ekonomi dan Hukum Membaik

JAKARTA — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai sejumlah kebijakan strategis mulai memperlihatkan hasil nyata. Penilaian itu disampaikan menjelang momentum evaluasi dua tahun kepemimpinan, dengan sorotan utama pada bidang ekonomi dan penegakan hukum yang dinilainya bergerak ke arah perbaikan.

Menurut Anshar, periode dua tahun pertama sebuah pemerintahan merupakan fase krusial untuk mengukur arah kebijakan. Ia menyebut sejumlah indikator makro mulai menunjukkan tren positif, meski ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama menyangkut daya beli masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah.

Ekonomi Mulai Menunjukkan Tren Positif

Anshar menilai kebijakan fiskal dan program-program prioritas pemerintah mulai berdampak pada aktivitas ekonomi nasional. Menurutnya, stabilitas nilai tukar serta upaya menjaga inflasi menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha di tengah ketidakpastian global.

Ia menyoroti sejumlah program yang dinilainya strategis, di antaranya penguatan sektor pangan, hilirisasi sumber daya alam, serta dorongan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, program-program tersebut perlu terus dijaga konsistensinya agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah.

• Stabilitas makro disebut menjadi fondasi penting menjaga iklim investasi.
• Hilirisasi dinilai memberi nilai tambah bagi komoditas dalam negeri.
• UMKM menjadi penopang utama lapangan kerja yang perlu terus didampingi.
• Pemerataan pembangunan di luar Jawa masih menjadi tantangan tersendiri.

Meski begitu, Anshar mengingatkan agar pemerintah tidak lengah. Ia menyebut tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan gejolak harga komoditas harus diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penegakan Hukum Jadi Sorotan

Selain ekonomi, Anshar menyoroti perkembangan penegakan hukum selama dua tahun terakhir. Ia menilai komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan menjadi salah satu indikator penting yang menentukan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.

"Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan adalah kunci. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan sulit terbangun secara utuh," ujar Anshar Ilo.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Menurutnya, penegakan hukum yang bersih akan memperkuat iklim investasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat.

Anshar juga menyinggung pentingnya reformasi kelembagaan di sektor hukum, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Ia menilai reformasi tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Fokus Dua Tahun Berikutnya

Ke depan, Anshar berharap pemerintah dapat memperkuat sinergi antarlembaga serta mempercepat realisasi program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menilai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap program tidak berhenti pada tataran perencanaan.

Ia juga mendorong partisipasi publik dalam mengawasi jalannya kebijakan. Menurutnya, kritik yang konstruktif dan berbasis data merupakan bagian dari ikhtiar bersama menuju pemerintahan yang lebih baik pada sisa masa kepemimpinan Prabowo.

"Dua tahun ini jadi pijakan. Yang penting, arahnya konsisten dan manfaatnya sampai ke rakyat," pungkasnya.