Rodrigo Duterte Hadiri Sidang Perdana ICC, Klaim Alami Amnesia

DEN HAAG, Terdepan.id — Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte memicu kehebohan global setelah tampil untuk pertama kalinya dalam proses persidangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. Kehadiran perdana figur kontroversial tersebut mengejutkan para pengamat hukum internasional dan keluarga korban, menyusul pengakuannya yang mengeklaim mengalami hilang ingatan atau amnesia terkait kebijakan perang melawan narkoba selama masa kepemimpinannya.

Duterte, yang memimpin Filipina pada periode 2016 hingga 2022, menghadapi dakwaan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Penyelidikan independen memperkirakan belasan ribu orang tewas di luar proses hukum (extrajudicial killings) dalam operasi anti-narkoba yang dijalankan atas perintahnya.

Kronologi Kemunculan Perdana di Hadapan Hakim ICC

Kehadiran Duterte di ruang sidang ICC berlangsung secara dramatis dan di luar perkiraan publik. Berikut adalah urutan kejadian dalam sidang perdana tersebut:

1. Pemeriksaan Identitas dan Status Kesehatan: Hakim ketua memulai sesi dengan memverifikasi data pribadi terdakwa serta memeriksa kelayakan medis untuk mengikuti jalannya proses peradilan.
2. Pengakuan Amnesia oleh Kuasa Hukum: Tim penasihat hukum Duterte secara resmi menyatakan bahwa klien mereka mengalami penurunan fungsi kognitif dan kehilangan ingatan jangka panjang, sehingga tidak mampu mengingat perintah eksekutif masa lalu secara detail.
3. Respons Jaksa Penuntut: Jaksa penuntut umum ICC menolak klaim tersebut sebagai manuver penundaan dan meminta tim medis independen internasional untuk melakukan evaluasi psikiatri forensik menyeluruh.
4. Reaksi Ruang Sidang: Perwakilan keluarga korban yang menghadiri sidang menyatakan kekecewaan mendalam atas dalih amnesia yang dinilai sebagai upaya lari dari tanggung jawab hukum.

Sorotan atas Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Klaim kondisi kesehatan Duterte menuai perdebatan tajam di antara praktisi hukum internasional. Selama masa jabatannya, retorika keras Duterte menjadi dasar operasi kepolisian yang menargetkan pengguna dan pengedar narkoba skala kecil di berbagai kawasan kumuh Filipina.

"Klaim penurunan daya ingat mendadak ini tidak serta-merta menggugurkan rantai komando dan bukti dokumentasi yang telah dikumpulkan secara ekstensif selama bertahun-tahun," tegas salah satu kuasa hukum perwakilan keluarga korban di Den Haag.

Berdasarkan catatan resmi kepolisian Filipina, setidaknya 6.252 orang tewas dalam operasi anti-narkotika resmi. Namun, kelompok pegiat hak asasi manusia independen memperkirakan korban jiwa sebenarnya melampaui 20.000 hingga 30.000 orang, termasuk warga sipil dan anak-anak yang menjadi korban salah sasaran.

Poin Kunci Kelanjutan Kasus

Majelis hakim ICC kini menetapkan sejumlah langkah prosedural guna memastikan asas keadilan tetap berjalan:

• Pemeriksaan Medis Independen: Pembentukan panel dokter independen untuk menilai kapasitas mental terdakwa.
• Verifikasi Dokumen Bukti: Jaksa terus memvalidasi rekaman audio, telegram kedinasan, serta instruksi lisan Duterte saat menjabat.
• Perlindungan Saksi: Peningkatan status pengamanan bagi saksi kunci yang memberikan kesaksian langsung dari Manila.

Keputusan terkait kelanjutan sidang diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang setelah laporan medis forensik diserahkan secara resmi kepada majelis hakim.