MANILA — Gatchalian Usulkan Penghentian Sekolah Secara Lokal

MANILA — Anggota Senat Filipina, Sherwin Gatchalian, menyerukan penerapan kebijakan penghentian kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka secara lebih terukur dan terlokalisasi. Langkah ini dinilai sangat mendesak di tengah berulangnya penutupan sekolah akibat cuaca ekstrem dan badai tropis yang melanda berbagai wilayah Filipina dalam beberapa pekan terakhir.

Gatchalian, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pendidikan Dasar Senat Filipina, menegaskan bahwa penutupan sekolah berskala luas tanpa mempertimbangkan kondisi riil di tingkat mikro berpotensi memperparah learning loss (penurunan kualitas pembelajaran) pada peserta didik.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Meskipun kita memahami bahwa penghentian aktivitas sekolah bertujuan untuk menjamin keselamatan para siswa dan guru, gangguan pembelajaran yang meluas dan berkepanjangan dapat memperparah ketertinggalan pendidikan," ujar Gatchalian dalam keterangan resminya.

Mengatasi Ancaman Deteriorasi Pendidikan

Filipina secara rutin diterjang puluhan badai tropis setiap tahunnya. Fenomena alam ini kerap memaksa otoritas setempat meliburkan sekolah demi mengantisipasi risiko banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Namun, penghentian KBM yang dilakukan secara generalisasi—seperti menutup seluruh sekolah di tingkat provinsi atau kota besar—dianggap kurang efektif jika ada wilayah tertentu yang sebenarnya aman dan tidak terdampak langsung.

Menurut Gatchalian, dampak akumulasi dari penutupan sekolah akibat bencana alam, yang diperparah oleh sisa-sisa krisis pembelajaran pascapandemi COVID-19, telah menciptakan celah akademis yang sangat mengkhawatirkan. Anak-anak kehilangan jam belajar efektif yang signifikan, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan literasi dan numerasi dasar mereka.

Untuk menekan dampak negatif tersebut, Gatchalian mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan oleh Departemen Pendidikan (DepEd) bersama Pemerintah Daerah (LGU):

• Evaluasi Berbasis Geografis Lokal: Penutupan sekolah hendaknya didasarkan pada penilaian risiko di tingkat kelurahan (barangay) atau zona spesifik, bukan berdasarkan keputusan menyeluruh untuk satu wilayah administrasi besar.
• Pemberdayaan Kepala Sekolah: Memberikan wewenang yang lebih besar kepada kepala sekolah dan unit pelaksana teknis untuk mengambil keputusan cepat sesuai dengan kondisi cuaca di sekitar lokasi sekolah.
• Optimalisasi Pembelajaran Fleksibel: Mengaktifkan moda pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau distribusi modul cetak secara responsif ketika akses fisik menuju sekolah terganggu.
• Penyediaan Pusat Evakuasi Terpisah: Mengurangi ketergantungan penggunaan gedung sekolah sebagai tempat penampungan pengungsi bencana agar proses KBM dapat segera pulih setelah cuaca membaik.

Sinergi Data Cuaca dan Respons Cepat

Gatchalian menambahkan bahwa koordinasi antara badan meteorologi setempat (PAGASA) dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan. Penggunaan data pemantauan cuaca real-time yang presisi akan memungkinkan para pengambil kebijakan menentukan area mana yang benar-benar berbahaya dan mana yang masih memungkinkan untuk menggelar pembelajaran secara aman.

"Keselamatan jiwa tetap merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Namun, kita harus lebih bijak dan adaptif. Kita tidak boleh membiarkan masa depan pendidikan anak-anak kita terabaikan akibat sistem penanganan bencana yang kaku dan kurang terintegrasi," tegasnya.

Ia juga mengimbau Departemen Pendidikan Filipina untuk menyusun panduan terstruktur mengenai program intervensi perbaikan (catch-up classes) bagi siswa yang daerahnya terdampak parah. Dengan demikian, ketertinggalan materi pembelajaran dapat segera dikejar ketika situasi iklim telah kembali kondusif.