KRL Sampai Sukabumi dan Cikampek, Perencanaan Kota Jadi Kunci

Pernahkah Anda membayangkan berangkat dari Sukabumi ke pusat Jakarta sambil duduk santai di dalam kereta, tanpa tersangkut kemacetan? Wacana perluasan jaringan KRL (Kereta Rel Listrik) hingga Sukabumi dan Cikampek membuat skenario itu semakin mendekati kenyataan. Namun di balik kabar baik ini, para pengamat mengingatkan satu hal yang sering terlupakan: perencanaan kota yang matang. Tanpa itu, rel baru justru bisa melahirkan persoalan baru yang lebih pelik daripada macet yang ingin diselesaikan.

Jalur Baru yang Dinanti Jutaan Komuter

KRL telah lama menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari, sekitar satu juta penumpang menumpang di jalur komuter Jabodetabek, menjadikannya salah satu sistem kereta perkotaan tersibuk di Asia Tenggara. Ibarat pembuluh darah utama, moda ini mengalirkan pekerja, pelajar, dan pedagang dari pinggiran menuju jantung kota setiap pagi, lalu mengembalikan mereka ke rumah pada sore hari. Efisiensi waktu yang ditawarkannya membuat jutaan orang rela meninggalkan kendaraan pribadi demi satu tiket kereta.

Perluasan rute ke Sukabumi dan Cikampek berarti semakin banyak orang yang bisa menikmati efisiensi kereta tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Sukabumi, kota di kaki Gunung Gede dengan jarak sekitar 120 kilometer dari Jakarta, selama ini hanya dilayani jalur kereta non-elektrik yang perjalanannya memakan waktu berjam-jam. Adapun Cikampek, kawasan industri di Karawang, justru dikenal sebagai salah satu titik kemacetan paling legendaris di jalur tol Jakarta–Cikampek dan koridor Pantura. Hadirnya KRL di dua kota ini berpotensi mengubah peta mobilitas regional secara signifikan, sekaligus memperluas wilayah yang bisa dijangkau pekerja dalam radius komuter harian.

Risiko yang Mengintai di Balik Ambisi Ekspansi

Pengalaman sejumlah kota besar menunjukkan bahwa membangun rel saja tidak pernah cukup. Ketika sebuah stasiun baru dibuka tanpa diiringi penataan kawasan, yang terjadi justru kekacauan: lahan parkir liar bermunculan, angkutan umum pengumpan (feeder) tidak terintegrasi, harga tanah di sekitar stasiun melonjak, dan permukiman tumbuh tanpa kendali. Semua itu berujung pada kemacetan baru di titik-titik yang sebelumnya sepi. Inilah paradoks yang kerap terjadi dalam pengembangan transportasi massal di berbagai negara.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah implementasi tata ruang. Stasiun yang dibangun di tengah lahan kosong tanpa rencana kawasan berorientasi transit (transit-oriented development/TOD) akan kesulitan menarik penumpang. Sebaliknya, jika penumpang membludak tanpa dukungan infrastruktur parkir dan angkutan lanjutan, antrean panjang justru berpindah dari jalan raya ke area stasiun. Inilah yang disebut para ahli sebagai risiko perpindahan masalah, bukan penyelesaiannya. Kereta yang tadinya diharapkan meredakan macet bisa berubah menjadi penumpukan baru di titik masuk dan keluar stasiun.

"Kereta hanyalah alat. Yang menentukan apakah alat itu menyelamatkan kota atau justru menciptakan masalah baru adalah perencanaan di sekitarnya," ujar seorang pengamat transportasi perkotaan.

Perencanaan Kota: Kunci Agar Kereta Tidak Gagal

Lantas, seperti apa perencanaan yang matang itu? Para peneliti transportasi menekankan tiga pilar utama. Pertama, integrasi antarmoda: stasiun harus terhubung dengan bus, ojek, dan jalur pejalan kaki sehingga penumpang mudah mencapai tujuan akhir. Kedua, pengendalian tata guna lahan: pemerintah daerah perlu menetapkan zonasi agar pembangunan di sekitar stasiun tertata, termasuk menyediakan hunian terjangkau agar tidak terjadi gentrifikasi, yakni naiknya harga sewa yang mengusir warga lama. Ketiga, penyediaan fasilitas park and ride yang memadai agar pengguna kendaraan pribadi mau berpindah ke kereta.

Perbandingan sederhana bisa menggambarkan dampak perencanaan ini:

Perencanaan kota bukan sekadar urusan gambar dan peta. Ini tentang ekosistem yang menyatukan kereta, jalan, perumahan, dan lapangan kerja dalam satu kesatuan. Tanpa ekosistem itu, investasi miliaran rupiah di jalur baru berisiko menjadi kereta yang sepi penumpang, atau sebaliknya, stasiun yang kewalahan. Di sinilah kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator kereta menjadi penentu keberhasilan.

Perluasan KRL ke Sukabumi dan Cikampek adalah langkah besar yang patut disambut. Namun sejarah transportasi dunia mengajarkan satu pelajaran: kereta tidak menyelesaikan kemacetan sendirian. Yang menyelesaikannya adalah kombinasi antara rel, tata ruang, dan kemauan politik untuk menata kota. Jika ketiganya hadir bersamaan, mimpi berangkat dari Sukabumi atau Cikampek tanpa macet bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang bisa dinikmati generasi berikutnya.