lidia-susanto
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tren proteksionisme di berbagai belahan dunia, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengawal tata kelola ekonomi internasional yang lebih seimbang. Langkah strategis ini disuarakan secara tegas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menghadiri rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di India. Indonesia menilai bahwa arsitektur perdagangan dunia saat ini memerlukan reformasi mendasar agar dapat memberikan keadilan yang setara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Global South.
Memperjuangkan Sistem Perdagangan Non-Diskriminatif
Dalam forum bernilai strategis tersebut, Indonesia menggarisbawahi pentingnya meruntuhkan hambatan perdagangan yang tidak adil dan bersifat sepihak. Kebijakan unilateral dari sejumlah negara maju kerap kali merugikan komoditas unggulan negara berkembang. Oleh karena itu, kehadiran Indonesia di KTT BRICS menjadi momentum krusial untuk menyerukan konsistensi aturan perdagangan yang berlandaskan pada prinsip multilateralisme.
Airlangga menyampaikan bahwa persaingan ekonomi global tidak boleh mengorbankan stabilitas pertumbuhan negara berkembang yang sedang berupaya melakukan lompatan ekonomi modern.
"Indonesia secara aktif mendorong terciptanya tata kelola perdagangan yang inklusif, terbuka, dan bebas dari praktik diskriminatif. Kita harus memastikan bahwa akses pasar dan rantai pasok global dapat dinikmati secara adil oleh seluruh bangsa tanpa bayang-bayang proteksionisme terselubung," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Penguatan Global South dan Hilirisasi Industri
Posisi Indonesia yang konsisten menjalankan program hilirisasi sumber daya alam menjadi salah satu poin sentral yang sangat relevan dengan agenda BRICS. Kebijakan peningkatan nilai tambah di dalam negeri kerap mendapat tantangan dan tekanan dari mitra dagang tradisional. Melalui perhelatan ini, Indonesia mengajak anggota BRICS dan mitranya untuk saling mendukung dalam membangun ekosistem manufaktur yang mandiri dan berkelanjutan.
Guna memberikan gambaran jelas mengenai fokus perjuangan diplomasi ekonomi Indonesia di forum internasional, berikut pemetaan tantangan utama dan solusi strategis yang diusung:
| Isu Global Utama | Dampak bagi Negara Berkembang | Sikap & Solusi Indonesia |
|---|---|---|
| Proteksionisme Hijau | Hambatan ekspor produk pertanian dan tambang | Menuntut standar keberlanjutan yang adil dan terbuka |
| Disrupsi Rantai Pasok | Kerentanan pasokan energi serta pangan nasional | Penguatan kerja sama logistik antar-negara Global South |
| Kesenjangan Teknologi | Ketergantungan industri manufaktur bernilai tinggi | Mendorong transfer teknologi dan kemitraan ekonomi digital |
Langkah Strategis Menuju Ekonomi Inklusif
Indonesia menekankan bahwa diplomasi ekonomi yang proaktif adalah kunci utama untuk mempertahankan target pertumbuhan nasional di kisaran 5 persen hingga 8 persen di masa mendatang. Keikutsertaan aktif dalam forum BRICS bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari perhitungan matang untuk memperluas jangkauan pasar ekspor non-tradisional di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Pemerintah optimistis bahwa dengan kepemimpinan ekonomi yang solid, suara Indonesia akan semakin diperhitungkan dalam perumusan kebijakan finansial dan perdagangan global. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu memberikan perlindungan nyata bagi pelaku usaha domestik, sektor UMKM, serta tenaga kerja nasional. "Keadilan ekonomi global bukan sekadar retorika diplomasi, melainkan fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan bersama yang hakiki," tegas Airlangga menutup keterangannya.
Comments (0)