JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas yang mengguncang internal lembaganya. Sebanyak 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dipecat setelah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, mulai dari praktik korupsi hingga keterlibatan dalam aktivitas judi daring (judol). Kebijakan pemutusan hubungan kerja massal ini menjadi babak baru komitmen pemberantasan penyimpangan di tubuh BGN, institusi yang kini bertanggung jawab langsung terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sumber internal menyebutkan, pemecatan tersebut merupakan hasil dari investigasi mendalam yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir. Tim audit menggabungkan teknik pengawasan digital dan pemeriksaan manual untuk melacak aliran dana program, pola kehadiran, serta rekam aktivitas perangkat kerja pegawai. Dari 261 orang yang diberhentikan, 147 di antaranya terbukti mengalihkan dana operasional program bantuan pangan ke rekening pribadi, sementara 89 lainnya kedapatan menggunakan perangkat kantor untuk mengakses situs judi daring secara masif selama jam kerja. Sisanya terjerat kombinasi pelanggaran disiplin seperti absensi palsu dan manipulasi data penerima manfaat. “Ini bukan keputusan yang diambil dalam semalam. Kami punya bukti digital yang sangat kuat, termasuk catatan transaksi mencurigakan dan log aktivitas internet yang sulit terbantahkan,” ujar seorang pejabat tinggi BGN yang enggan disebutkan namanya.
Investigasi Internal dan Jejak Digital
Proses investigasi dimulai setelah Sudaryono menerima laporan anomali penyaluran bantuan di tiga provinsi percontohan MBG. Ia membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari auditor forensik, ahli teknologi informasi, dan personel keamanan siber. Satgas ini menemukan pola tidak wajar berupa peningkatan mendadak pengeluaran logistik tanpa dukungan dokumentasi yang sah. Ketika dilakukan penelusuran lebih jauh, terungkap bahwa sebagian pegawai non-ASN yang ditempatkan di unit pengadaan dan distribusi telah bekerja sama dengan pemasok fiktif untuk menggelembungkan harga bahan pangan.
Temuan yang lebih mencengangkan adalah rekam jejak digital ratusan pegawai yang secara rutin mengunjungi laman judi daring. Sistem pemantau lalu lintas internet yang dipasang BGN sejak awal 2025 mencatat, dalam satu bulan saja, terdapat lebih dari 20 ribu akses menuju domain yang terindikasi sebagai platform perjudian. Sejumlah pegawai bahkan nekat menggunakan akun surel dinas untuk mendaftar di situs-situs tersebut. “Bayangkan, mereka memanfaatkan jaringan kantor yang seharusnya untuk mengelola data anak-anak penerima gizi, malah dipakai bertaruh. Ini sudah keterlaluan,” imbuh sumber yang sama.
Respons Tegas Sudaryono dan Nol Toleransi
Sudaryono, mantan ajudan terpercaya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sejak Januari 2025 dipercaya memimpin BGN, dikenal sebagai figur yang tidak kenal kompromi dalam urusan integritas. Begitu laporan hasil investigasi disodorkan, ia langsung mengumpulkan jajaran direksi dan memutuskan pemecatan tanpa pemberian pesangon penuh—hanya hak normatif yang diatur undang-undang untuk kasus pelanggaran berat. “Saya tidak akan mentoleransi satu rupiah pun uang rakyat yang seharusnya menjadi hak anak-anak kita, justru diselewengkan atau bahkan dijadikan modal judi. Ini peringatan bagi siapa pun yang masih berpikir bisa main-main di BGN,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers virtual, kemarin sore.
Langkah ini sontak menuai dukungan luas dari pengamat kebijakan publik. Direktur Eksekutif Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Publik (Pusako) menilai tindakan Sudaryono sebagai preseden baik yang harus ditiru kementerian dan lembaga lain. “Pemecatan massal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengawasan bukan sekadar alat, tetapi juga tamparan keras bagi mereka yang tidak siap berubah. Jarang sekali kita melihat institusi negara seberani ini menindak pegawainya secara terbuka,” katanya.
Dampak Pemecatan Massal dan Penataan Ulang
Hilangnya 261 pegawai sekaligus tentu menimbulkan guncangan operasional di lapangan. Namun, Sudaryono telah mengantisipasi dengan mempercepat rekrutmen tenaga pendamping gizi dari lulusan baru politeknik kesehatan dan universitas lokal. Proses seleksi dilakukan secara daring dengan parameter ketat, termasuk uji psikologi dan penelusuran rekam digital calon pegawai. BGN juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membangun sistem deteksi dini yang mampu memblokir akses ke situs judi dan konten negatif secara otomatis di seluruh perangkat kerja.
Di sisi lain, 261 pegawai yang dipecat tidak serta merta lepas dari jerat hukum. Sudaryono memastikan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. “Kami sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang nilai kerugian negaranya signifikan. Bukan hanya dipecat, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana,” ujar Sudaryono.
Langkah Preventif dan Penguatan Tata Kelola
Ke depan, BGN tidak hanya mengandalkan teknologi pemblokiran, tetapi juga menerapkan kebijakan transparansi anggaran secara real-time yang bisa diakses publik melalui portal resmi. Setiap pembelian bahan pangan, biaya transportasi, dan honorarium pendamping akan tercatat di sistem blockchain sederhana yang tengah diuji coba. Dengan cara ini, masyarakat bisa ikut mengawasi dan melaporkan kejanggalan melalui kanal pengaduan yang terintegrasi.
Sudaryono juga mewajibkan seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti program pembinaan integritas setiap enam bulan sekali. Program tersebut mencakup simulasi benturan kepentingan, diskusi kasus-kasus korupsi di sektor pelayanan publik, serta sesi konseling tentang bahaya kecanduan judi. “Kami ingin membangun budaya kerja yang bersih dari akar. Teknologi hanyalah alat; manusianya yang harus diubah mentalitasnya,” tutupnya.
Pemecatan 261 pegawai ini menjadi salah satu aksi bersih-bersih terbesar dalam sejarah kementerian/lembaga di era pemerintahan Prabowo. Publik kini menanti apakah efek kejut yang diciptakan Sudaryono mampu membawa BGN menjadi lembaga percontohan tata kelola bersih—atau justru akan meredup seiring waktu. Yang jelas, pesan sudah terkirim: tak ada tempat bagi koruptor dan penjudi di dalam badan yang mengurus perut anak-anak bangsa.
Comments (0)