Teknologi

Popularitas Perdana Menteri Boris Johnson Anjlok ke Titik Terendah

JAKARTA — Popularitas Perdana Menteri Britania Raya, Boris Johnson, mengalami penurunan drastis hingga mencapai level terendah sejak ia menjabat, menurut d

Popularitas Perdana Menteri Boris Johnson Anjlok ke Titik Terendah

JAKARTA — Popularitas Perdana Menteri Britania Raya, Boris Johnson, mengalami penurunan drastis hingga mencapai level terendah sejak ia menjabat, menurut data survei terbaru yang dirilis pada Senin (13/12/2021). Survei menunjukkan bahwa mayoritas warga Inggris kini meragukan kemampuan Johnson untuk bertahan di kursi nomor satu di Downing Street, dengan sebagian besar memprediksi bahwa ia akan mengundurkan diri atau terpaksa lengser dalam waktu dekat.

Survei Ipsos Mori dan YouGov Menyoroti Keretakan Dukungan

Dua lembaga survei ternama, Ipsos Mori dan YouGov, secara terpisah merilis hasil yang mengonfirmasi tren penurunan dukungan publik terhadap Johnson. Survei Ipsos Mori menemukan bahwa enam dari sepuluh responden meyakini Johnson tidak akan menjabat sebagai perdana menteri pada akhir tahun 2022. Temuan ini muncul di tengah gelombang tuduhan yang melibatkan sejumlah menteri Partai Konservatif dan staf mereka, termasuk Johnson sendiri dan kantornya, yang diduga melanggar aturan lockdown selama pandemi COVID‑19 tahun lalu.

Sementara itu, survei tracker dari YouGov mencatat bahwa rating persetujuan Johnson merosot hingga 29%, angka terendah sejak ia mulai menjabat pada 2019. Dari total responden, sekitar 64% menyatakan bahwa Johnson melakukan pekerjaannya dengan “buruk” sebagai perdana menteri. Penurunan ini menandai pergeseran signifikan dalam persepsi publik, mengingat Johnson sebelumnya dikenal sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan dukungan luas, terutama saat kampanye Brexit.

“Kehilangan dukungan sebesar ini menunjukkan bahwa publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap kapasitas Johnson untuk memimpin negara di saat krisis,” ujar Dr. Alice Whitfield, pakar kebijakan publik dari Universitas London, dalam wawancara dengan media lokal.

Dampak Skandal Pelanggaran Lockdown terhadap Kredibilitas Pemerintah

Kontroversi yang melibatkan pelanggaran aturan lockdown menjadi pemicu utama penurunan popularitas Johnson. Laporan media menyebutkan bahwa sejumlah acara internal, termasuk pesta dan pertemuan non‑esensial, dilakukan di kantor perdana menteri meskipun pemerintah sendiri telah menerapkan pembatasan ketat untuk menekan penyebaran virus. Kejadian ini memicu kemarahan publik, khususnya di kalangan warga yang telah mengikuti aturan lockdown dengan disiplin.

Ketidakpuasan ini diperparah oleh keterlambatan pemerintah dalam merespons skandal tersebut, sehingga citra Johnson sebagai pemimpin yang dapat dipercaya semakin tergerus. Banyak analis politik berpendapat bahwa ketidakmampuan Johnson untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang insiden tersebut telah membuka jalan bagi oposisi untuk memanfaatkan situasi guna menekan pemerintah.

Prospek Politik dan Tantangan Bagi Johnson

Meskipun Johnson masih memegang kendali atas Partai Konservatif, tekanan dari anggota parlemen sendiri semakin meningkat. Beberapa anggota parlemen Konservatif telah menyuarakan keprihatinan bahwa reputasi Johnson dapat merugikan partai pada pemilihan umum berikutnya. Dalam konteks ini, Johnson menghadapi tiga tantangan utama:

  • Memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas atas skandal lockdown.
  • Menjaga soliditas Partai Konservatif agar tidak terpecah akibat krisis kepemimpinan.
  • Memastikan stabilitas kebijakan di tengah tekanan ekonomi pasca-Brexit dan pemulihan pasca‑pandemi.

Para pengamat juga menyoroti bahwa penurunan rating persetujuan ini dapat memberi ruang bagi Partai Buruh untuk memperkuat posisinya dalam jajak pendapat mendatang. Dengan dukungan publik yang terus tergerus, Johnson dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah-langkah strategis yang dapat memulihkan citra dan mengembalikan kepercayaan rakyat.

Meskipun demikian, sebagian analis tetap optimis bahwa Johnson masih memiliki waktu untuk melakukan perubahan signifikan sebelum akhir 2022. Namun, mengingat besarnya penurunan popularitas yang tercatat, banyak pihak mempertanyakan apakah Johnson mampu bertahan cukup lama untuk melihat hasil dari upaya pemulihan tersebut.

Ke depannya, perkembangan politik di Britania akan sangat bergantung pada bagaimana Johnson merespons tekanan internal dan eksternal, serta kemampuannya untuk menghadirkan visi yang dapat menginspirasi kembali rakyat Inggris.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS toni-kurniadi

Reporter E-Sports. Meliput Mobile Legends, Valorant, dan industri gaming.

Comments (0)

User