Perpres Ojol Terbit, Gojek dan Gofood Kini Punya Payung Hukum Baru

Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan main untuk layanan transportasi dan pengiriman berbasis aplikasi. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang transportasi digital resmi diteken, menjadi payung hukum pertama yang secara khusus mengatur ojek online (ojol), makanan, dan paket. Bagi puluhan juta pengguna harian di Indonesia, regulasi ini bukan sekadar dokumen birokrasi, melainkan penentu tarif, keamanan, dan nasib ratusan ribu mitra pengemudi.

Apa Isi Perpres 27/2026 dan Mengapa Penting?

Perpres ini hadir setelah bertahun-tahun layanan ride-hailing (transportasi berbasis aplikasi) beroperasi di zona abu-abu. Ibarat permainan sepak bola yang berjalan tanpa wasit, selama ini hubungan antara platform seperti Gojek, pengemudi, dan konsumen hanya diatur oleh kesepakatan sepihak. Perpres 27/2026 kini memindahkan sebagian besar aturan tarif, potongan komisi, hingga standar keselamatan ke meja pemerintah.

Beberapa poin kunci yang beredar di kalangan pelaku industri meliputi pembatasan potongan biaya aplikasi bagi mitra pengemudi, kewajiban asuransi kecelakaan kerja, serta skema evaluasi tarif berkala. Perusahaan teknologi wajib menyesuaikan sistem algoritma (langkah-langkah logis perhitungan mesin) mereka agar transparan. Konsumen berhak mengetahui rincian biaya yang dibayarkan, termasuk berapa yang diterima pengemudi.

Menurut data asosiasi industri, sektor ekonomi digital Indonesia menyumbang lebih dari 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025. Layanan on-demand (berdasarkan permintaan) menyerap jutaan pekerja informal, menjadikannya salah satu penopang lapangan kerja terbesar pascapandemi. Karena itu, setiap perubahan regulasi di sektor ini berdampak langsung pada daya beli keluarga pengemudi.

Respons GoTo: Sambut Baik, tapi Ada Catatan

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, induk dari Gojek dan Gofood, menyatakan menyambut positif terbitnya Perpres 27/2026. CEO GoTo menegaskan regulasi ini memberi kepastian hukum bagi seluruh ekosistem, mulai dari mitra driver, pedagang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), hingga konsumen.

"Kami melihat aturan ini sebagai fondasi untuk pertumbuhan yang lebih sehat. Kolaborasi antara regulator, platform, dan mitra menjadi kunci, " ujar CEO GoTo dalam keterangan resminya.

Meski begitu, perusahaan menekankan pentingnya masa transisi. Perubahan pada struktur biaya dan algoritma penentuan order memerlukan penyesuaian teknis pada platform yang melayani jutaan transaksi per hari. GoTo juga berharap pemerintah melibatkan platform dalam perumusan aturan turunan agar implementasi di lapangan tidak menimbulkan disrupsi (gangguan besar) bagi layanan.

Gojek bukan satu-satunya pemain. Perpres ini juga menyentuh layanan pengiriman makanan seperti Gofood, GrabFood, dan ShopeeFood, serta kurir paket instan. Artinya, seluruh industri harus bergerak serentak. Ketidakseragaman penyesuaian bisa menciptakan ketidakadilan kompetisi, sesuatu yang ingin dihindari oleh ekosistem digital nasional.

Dampak Nyata bagi Pengemudi dan Konsumen

Pertanyaan terbesar masyarakat adalah: apa yang berubah besok pagi? Bagi pengemudi, kepastian potongan komisi berarti pendapatan yang lebih mudah diprediksi. Jika sebelumnya potongan bisa mencapai 20 persen lebih, aturan baru berpotensi menekan angka tersebut. Namun, platform dapat mengimbangi dengan skema insentif berbeda.

Bagi konsumen, harga mungkin akan lebih stabil, tetapi bisa juga naik ketika biaya asuransi dan jaminan sosial dibebankan ke struktur tarif. Perbandingan singkat berikut membantu memahami perubahan:

Yang jelas, Perpres 27/2026 menandai babak baru tata kelola ekonomi platform di Indonesia. Inovasi tetap didorong, tetapi dalam koridor keadilan bagi semua pihak. Tantangan berikutnya ada di level implementasi: bagaimana aplikasi, pengemudi, dan regulator beradaptasi tanpa membuat roda ekonomi digital berhenti berputar.