Perpres Ojol Difinalisasi, Tarif Angkutan Orang hingga Makanan Diatur

Tarif ojek online (ojol) bukan sekadar angka di layar aplikasi. Bagi jutaan warga perkotaan, angka itu menentukan biaya berangkat kerja, harga makanan yang diantar, hingga pendapatan harian para pengemudi. Kini isu yang sudah lama mengambang itu akhirnya memasuki babak penentu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) khusus ojol, yang memuat pengaturan tarif untuk tiga jenis layanan sekaligus — angkutan orang, pengiriman barang, dan pengantaran makanan.

Ibarat seperti “metro” tanpa rel yang melaju di atas aspal, ojol telah menjadi urat nadi mobilitas di kota-kota besar. Berbagai asosiasi kerap memperkirakan jumlah pengemudi ojol di Indonesia mencapai jutaan orang, dengan transaksi harian yang ikut menggerakkan ekonomi kelas menengah. Ketika kebijakan soal tarif akhirnya dikunci, efeknya akan terasa dari ruang keluarga hingga dapur restoran kecil.

Apa Sebenarnya Perpres Ojol?

Perpres (Peraturan Presiden) adalah payung hukum yang dikeluarkan langsung oleh kepala negara. Dalam konteks ini, Perpres Ojol lahir dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menuntut pemerintah mengatur pengemudi ojol secara lebih rinci. Selama ini ojol beroperasi di wilayah abu-abu regulasi: secara teknis merupakan jasa angkutan, tetapi praktiknya berbaur dengan sektor transportasi umum, logistik, dan industri makanan sekaligus.

Kehadiran regulasi ini penting karena ia menciptakan kepastian. Penumpang mendapat patokan tarif yang tidak semena-mena, pengemudi mendapat kejelasan pendapatan dan perlindungan sosial, sementara platform atau aplikasi penyedia layanan mendapat aturan main yang jelas. Tanpa regulasi, tarif ditentukan murni oleh algoritma perusahaan, yang kadang membuat pendapatan pengemudi naik-turun seperti harga saham.

Skema Tarif: Zona, Jarak, dan Jenis Layanan

Dalam rancangan yang sempat disampaikan ke publik, tarif angkutan orang tidak lagi dihitung seragam di seluruh Indonesia. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pembagian tiga zona berdasarkan kondisi geografis dan biaya operasional tiap wilayah. Berikut perkiraan kisaran tarif yang pernah dibahas:

Angka di atas masih berupa usulan dan bisa berubah saat Perpres diteken, tetapi polanya memberi sinyal jelas: tarif akan mempertimbangkan perbedaan biaya hidup dan medan tiap daerah. Yang tak kalah penting, aturan ini juga menyasar tarif angkutan barang dan makanan yang selama ini dihitung dengan sistem berbeda, misalnya berbasis jarak tempuh dan berat paket. Artinya, ongkos kirim makanan yang kerap fluktuatif diharapkan menjadi lebih terukur dan transparan.

Efek Berantai: Penumpang, Pengemudi, dan Platform

Regulasi tarif menciptakan efek berantai di seluruh ekosistem. Bagi penumpang, kepastian tarif mencegah lonjakan harga yang tidak wajar saat permintaan sedang tinggi. Bagi pengemudi, batas bawah tarif berfungsi seperti lantai pengaman (floor price) agar pendapatan tidak jatuh di bawah biaya operasional. Sementara bagi platform, kepastian aturan justru membantu pengembangan bisnis jangka panjang karena risiko regulasi berkurang.

Namun perlu diingat, tarif hanyalah satu sisi. Efisiensi layanan tetap bergantung pada algoritma harga dinamis (dynamic pricing) milik masing-masing perusahaan. Di sinilah teknologi machine learning (pembelajaran mesin) dan analisis data besar berperan, karena platform akan menyesuaikan insentif pengemudi dengan batas tarif baru. Jika diimplementasikan dengan bijak, kebijakan ini bisa menjadi contoh tata kelola berbasis data di kawasan Asia Tenggara.

“Kepastian tarif adalah langkah awal; tantangan berikutnya memastikan perlindungan sosial dan kesejahteraan pengemudi benar-benar berjalan di lapangan,” ujar seorang pengamat kebijakan transportasi yang mengikuti proses pembahasan.

Perlindungan Sosial: Isu yang Tak Boleh Terlewat

Selain tarif, draf Perpres juga disebut memuat skema perlindungan sosial bagi pengemudi, termasuk keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Ini jawaban atas keluhan lama bahwa pengemudi ojol rentan: tanpa jaminan kecelakaan kerja maupun hari tua. Pembagian premi antara pengemudi, platform, dan pemerintah masih menjadi bahan perdebatan terakhir sebelum regulasi diteken.

Bagi publik, hal yang perlu dipahami adalah bahwa Perpres ini bukan sekadar soal angka tarif, melainkan tentang membangun ekosistem transportasi berbasis aplikasi yang lebih adil. Ketika aturan rampung, semua pihak — pengemudi, penumpang, pedagang makanan, dan perusahaan teknologi — akan bermain di lapangan yang sama. Pertanyaannya kini tinggal satu: seberapa cepat regulasi ditandatangani, dan seberapa disiplin implementasinya di lapangan.