Pelajar Prancis Turun ke Jalan, Tradisi Protes yang Tak Pernah Padam

Aksi pelajar sekolah menengah atas di Prancis pada Rabu (7/10) mengingatkan kita bahwa sekolah bukan cuma tempat menerima ilmu, tapi juga ruang warga negara mulai belajar bersuara. Bagi orang tua di Indonesia, mungkin aneh melihat remaja usia 17 tahun bolos kelas untuk berdemo. Namun di Prancis, turun ke jalan adalah pelajaran praktis tentang hak, perundingan, dan kekuatan kolektif yang sudah diwariskan lintas generasi. Dalam iklim politik global yang makin panas, di mana pemimpin daerah sampai saling mengecam kepala negara di ruang publik, aksi anak muda ini menunjukkan bahwa jalan raya masih menjadi ruang tawar paling cepat didengar.

Mengapa Pelajar Prancis Selalu Siap Demo?

Prancis punya budaya politik yang berbeda dari kebanyakan negara. Di sana, mogok dan demonstrasi bukan tanda kekacauan, melainkan bagian normal dari demokrasi. Ibarat seperti warisan keluarga: kakek berdemo menuntut upah layak, orang tua berdemo menolak aturan kerja fleksibel, lalu anaknya menyusul memprotes kebijakan sekolah. Sejarawan mencatat bahwa gelombang besar mahasiswa dan pelajar pada Mei 1968 sempat membekukan Prancis selama berminggu-minggu dan mengubah cara negara itu memandang otoritas.

Sejak itu, setiap kali pemerintah merancang reformasi pendidikan, reaksi cepat muncul. Pada 2006, ribuan pelajar memenuhi kota-kota besar untuk menolak aturan kontrak kerja baru bagi pemuda, dengan jumlah demonstran yang dilaporkan menembus satu juta orang dalam beberapa kali aksi. Pada 2012, protes serupa meletus saat aturan penerimaan mahasiswa berubah. Polanya selalu sama: kebijakan diumumkan, federasi pelajar berkordinasi lewat serikat siswa, lalu jalan raya menjadi ruang perundingan kedua setelah kantor pemerintah.

Skala aksi kali ini kembali menyorot sekolah menengah atas, jenjang yang usianya rentang 15–18 tahun. Di usia itu, murid sudah cukup paham membaca kebijakan dan cukup berani mengambil risiko disiplin sekolah. Bagi mereka, absen sehari terasa kecil dibanding nilai yang dipertaruhkan jika aturan baru diterapkan begitu saja.

Yang Diperebutkan: Bukan Nilai, Tapi Masa Depan

Secara substansi, tuntutan pelajar biasanya berputar pada tiga hal: akses yang adil, beban belajar, dan masa depan ekonomi. Prancis menerapkan sistem baccalauréat, semacam ujian akhir nasional yang menentukan mahasiswa bisa masuk universitas atau tidak. Tekanan akademik di jenjang ini sangat tinggi, sementara biaya hidup di kota besar seperti Paris, Lyon, dan Marseille terus naik. Ketika pemerintah mengumumkan perubahan kurikulum, ujian, atau bantuan finansial, murid dari keluarga kelas menengah bawah paling merasakan dampaknya.

Ada juga dimensi psikologis. Survei-survei kesehatan mental pelajar Eropa belakangan menunjukkan kecemasan akademik meningkat setelah pandemi, sementara proses belajar masih bergantung pada machine learning (pembelajaran mesin) dalam bentuk aplikasi koreksi otomatis dan platform latihan soal. Algoritma menjanjikan efisiensi, tapi bagi sebagian murid, ia justru menambah tekanan karena kesalahan mereka terekam dan dibandingkan terus-menerus. Dari sinilah protes tidak hanya soal anggaran, tapi juga soal seperti apa teknologi boleh masuk ke ruang kelas.

Ibarat seperti pasar yang bergejolak, sekolah adalah tempat tawar-menawar terjadi antara pemerintah dan generasi muda. Jika harga (baca: kebijakan) dinilai timpang, antrean panjang di jalan adalah cara paling terlihat untuk menolaknya.

Peran Platform dan Ekosistem Informasi

Aksi kali ini juga tidak bisa dilepaskan dari cara berita menyebar. Dulu, koordinasi demo membutuhkan pengeras suara dan selebaran cetak. Kini, unggahan singkat di platform media sosial sudah cukup mengubah rencana kumpul menjadi gerakan lintas kota dalam hitungan jam. Ekosistem informasi yang cepat membuat polisi, guru, dan pejabat punya waktu lebih sedikit untuk meredam situasi, sekaligus membuat aksi sulit disembunyikan dari publik internasional.

Kecepatan informasi ini punya dua sisi. Di satu sisi, mobilisasi jadi murah dan inklusif. Di sisi lain, disinformasi ikut terbawa: video lama diedit ulang, angka peserta dilebihkan, dan narasi provokatif beredar tanpa verifikasi. Di situlah pentingnya literasi digital diajarkan bukan sebagai pelajaran tambahan, melainkan bagian inti dari kewarganegaraan modern.

Implikasi Bagi Indonesia

Lalu apa hubungannya dengan kita? Indonesia punya populasi pelajar yang sangat besar dan kebijakan pendidikan sering berubah cepat, mulai kurikulum hingga ujian nasional. Pengalaman Prancis menunjukkan bahwa keterlibatan pelajar dalam proses perumusan kebijakan justru mengurangi konflik di kemudian hari. Implementasi aturan yang dibahas bersama siswa, guru, dan orang tua cenderung lebih tahan uji daripada atuhan yang turun sepihak.

Aksi pelajar Prancis juga mengingatkan kita bahwa inovasi dalam pendidikan tidak boleh berhenti pada perangkat keras atau aplikasi. Teknologi, kebijakan, dan suara murid harus berjalan seiring. Tanpa partisipasi pengguna akhir, sistem apa pun hanya akan jadi proyek rapi di atas kertas yang gagal di lapangan.

Akhir kata, demonstrasi memang mengganggu lalu lintas dan menguras energi. Namun selama negara membuka ruang dialog yang jujur, jalan raya akan tetap menjadi ruang kelas terbuka tempat generasi muda belajar hal paling penting: bahwa keputusan tentang masa depan mereka tidak seharusnya dibuat tanpa mereka. Dan di era platform digital seperti sekarang, pelajaran itu menyebar jauh lebih cepat daripada yang bisa diantisipasi siapa pun.