Pekan Persatuan Etnis China: Antara Penyatuan dan Kontrol

Mengapa ini penting: kebijakan yang berkaitan dengan identitas dan kesatuan masyarakat bisa berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari jutaan orang, terutama mereka yang berasal dari kelompok minoritas. Langkah yang digadang-gadang sebagai upaya persatuan, justru bisa menjadi sumber kekhawatiran akan kebebasan berbudaya, beragama, dan berekspresi. Di tengah perhatian global terhadap isu hak asasi manusia, inisiatif terbaru dari Tiongkok ini memicu perdebatan yang perlu dilihat secara kritis oleh pembaca awam.

Latar Belakang Inisiatif Ini

Untuk pertama kalinya, pemerintah Tiongkok akan menggelar Pekan Publisitas Persatuan dan Kemajuan Etnis yang dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 27 September 2026. Inisiatif ini diumumkan sebagai bagian dari upaya untuk menegaskan pentingnya persatuan di antara seluruh kelompok etnis yang ada di negara tersebut. Tiongkok sendiri dikenal sebagai negara dengan keragaman etnis yang cukup luas, di mana terdapat 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduknya berasal dari kelompok etnis Han, sementara sisanya merupakan kelompok minoritas yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Xinjiang, Tibet, hingga Mongolia Dalam.

Ibarat seperti sebuah mozaik besar, keragaman etnis seharusnya menjadi elemen yang memperkaya gambar keseluruhan. Namun, menjaga agar setiap kepingan mozaik tetap terlihat unik, sembari tetap menyatu dalam satu bingkai, bukanlah hal yang mudah. Inilah tantangan yang coba dihadapi oleh kebijakan ini. Pemerintah menyatakan bahwa pekan tersebut bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan, saling menghormati, dan kemajuan bersama di tengah perbedaan yang ada.

Tujuan yang Digaungkan dan Mekanisme Pelaksanaannya

Menurut pernyataan resmi yang beredar, pekan publisitas ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan antar etnis melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diperkirakan meliputi pameran budaya, seminar pendidikan, penayangan materi publisitas, serta kegiatan komunitas yang melibatkan berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman bahwa persatuan merupakan prasyarat bagi stabilitas, pembangunan, dan kemajuan bersama.

Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana konsep "persatuan" ini diinterpretasikan dalam praktik. Bagi sebagian pihak, persatuan berarti menghargai perbedaan dan memberikan ruang yang aman bagi setiap kelompok untuk mempertahankan bahasa, tradisi, agama, dan identitas mereka. Sementara itu, kekhawatiran yang kerap muncul adalah ketika "persatuan" diterjemahkan menjadi "penyeragaman", di mana perbedaan justru ditekan demi keseragaman ideologis atau kebangsaan. Hal ini menjadi penting untuk dicermati mengingat pengalaman historis dan laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menunjukkan adanya pengekangan budaya di beberapa wilayah minoritas.

Kritik dari Aktivis dan Kekhawatiran Hak Asasi Manusia

Kekhawatiran ini tidak muncul tanpa alasan. Sejak lama, aktivis hak asasi manusia, baik di dalam maupun luar negeri, telah mengkritik kebijakan pemerintah Tiongkok terkait kelompok minoritas. Fokus utama kritik tersebut adalah pembatasan kebebasan beragama, pelarangan penggunaan bahasa ibu di beberapa konteks pendidikan, serta adanya program asimilasi budaya yang dipaksakan. Di wilayah Xinjiang misalnya, laporan dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan berbagai lembaga independen telah mendokumentasikan adanya kamp pelatihan massal yang berdampak pada jutaan warga Uyghur dan kelompok Muslim lainnya. Sementara di Tibet, kekhawatiran serupa muncul terkait pelestarian bahasa, budaya, dan praktik keagamaan.

Menanggapi pekan persatuan ini, sejumlah aktivis berpendapat bahwa inisiatif semacam ini berpotensi menjadi alat propaganda untuk membenarkan kebijakan yang sudah ada, alih-alih menjadi ruang dialog yang terbuka. Mereka khawatir bahwa narasi "persatuan dan kemajuan" akan digunakan untuk mengesampingkan keluhan masyarakat minoritas, dengan dalih bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah justru merongrong persatuan nasional. Kritik ini menjadi semakin relevan mengingat minimnya akses independen bagi jurnalis untuk meliput kondisi di wilayah-wilayah tersebut secara bebas.

Dampak Jangka Panjang bagi Masyarakat

Terlepas dari niat yang diumumkan, dampak kebijakan ini akan bergantung pada implementasinya. Jika pekan ini benar-benar menjadi wadah pertukaran budaya yang setara, di mana suara kelompok minoritas didengar dan dihargai, maka inisiatif ini berpotensi memperkuat kohesi sosial. Namun, jika hanya berfokus pada penyampaian pesan satu arah tanpa ruang kritis, maka yang terjadi justru bisa memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat minoritas.

Lebih jauh, dampaknya tidak hanya dirasakan di Tiongkok, tetapi juga oleh diaspora etnis Tiongkok di berbagai negara. Narasi kebangsaan yang kaku kerap dibawa ke luar negeri melalui lembaga budaya, yang terkadang memicu ketegangan dengan komunitas lokal maupun dengan kelompok diaspora yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini bersifat transnasional dan perlu diperhatikan secara global.

Pada akhirnya, persatuan sejati tidak bisa dipaksakan melalui serangkaian kegiatan tahunan semata. Ia harus dibangun melalui kepercayaan, penghormatan timbal balik, dan jaminan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan aset bersama. Tanpa itu, upaya apa pun untuk "mempersatukan" justru akan kehilangan makna yang sesungguhnya.