Mendagri Tito Karnavian Ungkap Alasan Redefinisi Orang Asli Papua

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan urgensi penyelarasan batasan yuridis mengenai status Orang Asli Papua (OAP). Langkah standardisasi ini dinilai mendesak guna mengakhiri tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dengan peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Papua.

Ketidaksinkronan rumusan definisi tersebut selama ini memicu polemik administratif di lapangan, khususnya dalam penyaluran dan akuntabilitas Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) serta pelaksanaan kebijakan afirmasi politik bagi masyarakat lokal.

Latar Belakang: Sinkronisasi Regulasi dan Alokasi Dana Otsus

Pemerintah pusat mencatat bahwa perbedaan tafsir hukum terkait OAP berakar dari variasi aturan yang diterbitkan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Sebagian daerah menerapkan kriteria garis keturunan ayah (patrilineal) secara ketat, sementara regulasi lain membuka ruang pengakuan melalui garis ibu (matrilineal) hingga pengangkatan adat.

"Perbedaan rumusan definisi Orang Asli Papua antara regulasi nasional dan peraturan daerah berdampak langsung pada ketepatan sasaran program, termasuk distribusi dana otonomi khusus dan kebijakan afirmasi lainnya," tegas Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta.

Ketiadaan batas hukum yang seragam dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa administratif dalam penyaluran alokasi fiskal transfer daerah, terutama setelah pemekaran Papua menjadi enam provinsi administratif.

Kronologi dan Tahapan Penyelarasan Definisi OAP

Guna merumuskan formula hukum yang adil dan akuntabel, Kementerian Dalam Negeri menyusun tahapan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua:

1. Evaluasi Implementasi UU No. 2 Tahun 2021: Pemerintah pusat mengkaji Pasal 1 angka 22 UU Otsus Papua terkait definisi OAP untuk memetakan deviasi hukum dalam peraturan turunan daerah.
2. Konsolidasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP): Menggelar audiensi bersama representasi adat, agama, dan perempuan dari seluruh provinsi di Papua guna menyerap aspirasi sosiologis masyarakat adat.
3. Harmonisasi Regulasi Bersama Pemerintah Daerah: Memfasilitasi sinkronisasi materi muatan Perdasus di enam provinsi Papua agar selaras dengan kerangka perundang-undangan nasional.
4. Finalisasi Petunjuk Teknis Administratif: Menyiapkan regulasi teknis sebagai acuan verifikasi faktual penerima hak afirmasi politik, beasiswa pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi.

Tiga Implikasi Krusial Penertiban Status Hukum OAP

Langkah penataan regulasi ini ditargetkan membawa dampak signifikan pada tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial di wilayah timur Indonesia:

• Ketepatan Sasaran Belanja Otsus: Memastikan transfer dana triliunan rupiah dari APBN benar-benar dinikmati oleh populasi yang berhak secara valid dan terverifikasi.
• Kepastian Afirmasi Politik: Memberikan dasar legal formal yang kokoh bagi seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur pengangkatan tanpa memicu sengketa pencalonan.
• Perlindungan Hak Adat Komprehensif: Mencegah marjinalisasi kelompok adat minoritas di wilayah pedalaman melalui pendataan kependudukan berbasis silsilah yang transparan.

Melalui kepastian payung hukum terpadu ini, Kemendagri menargetkan seluruh program pembangunan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dasar di Tanah Papua dapat terdistribusi secara transparan, adil, dan berkelanjutan.