Maroko — Seniman 22 Tahun Diadili Akibat Menggambar Raja Mohammed VI

Kebebasan berekspresi di Maroko kembali menjadi sorotan publik internasional setelah Yasser Mounbir, seorang seniman muda berusia 22 tahun, harus berhadapan dengan meja hijau. Mounbir didakwa atas dugaan penghinaan terhadap institusi kerajaan akibat karya sketsa dan karikatur yang menampilkan sosok Raja Mohammed VI. Setelah menjalani masa penahanan pra-persidangan selama 3 bulan, ia dijadwalkan menghadiri persidangan di Pengadilan Pidana Casablanca pada Rabu (16 September).

Kronologi Penangkapan dan Tekanan Hukum

Proses hukum terhadap Mounbir menambah daftar panjang penindakan tegas aparat terhadap kritikus pemerintah dan pekerja seni di negara Afrika Utara tersebut. Berikut adalah garis waktu dan detail perkembangan kasus yang menjerat seniman visual muda tersebut:

1. Penangkapan Awal: Mounbir diamankan oleh pihak kepolisian setempat setelah beberapa karyanya yang menggambarkan figur publik dan simbol kekuasaan beredar secara luas di media sosial.
2. Penahanan Pra-Persidangan: Seniman muda ini telah mendekam di dalam penjara selama 90 hari tanpa kejelasan status penangguhan penahanan, memicu gelombang protes dari aktivis hak asasi manusia.
3. Jadwal Persidangan: Pengadilan Pidana Casablanca mengagendakan sidang pembacaan dakwaan pada Rabu, 16 September, di mana Mounbir terancam hukuman penjara fisik (prison ferme).

Gelombang Pembatasan Kebebasan Berekspresi

Para pendukung Mounbir dan organisasi hak asasi manusia menyuarakan keprihatinan mendalam atas fenomena ini. Mereka mengusung slogan "Critiquer le pouvoir n’est pas un crime" (Mengekritik kekuasaan bukanlah sebuah kejahatan). Tindakan hukum ini dinilai sebagai bagian dari pola pembungkaman yang kian sistematis di Maroko, khususnya terkait pasal pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap simbol-simbol negara.

"Pengadilan terhadap seorang seniman visual hanya karena mengekspresikan pandangan politik melalui seni merupakan langkah mundur yang nyata bagi kebebasan sipil di Maroko. Negara seharusnya melindungi kreativitas warga muda, bukan memenjarakan mereka," ungkap salah satu pengamat hukum dan aktivis HAM setempat.

Penggunaan pasal-pasal "penghinaan" (outrage) di Maroko belakangan ini mengalami peningkatan drastis. Pemerintah dianggap makin sensitif terhadap suara sumbang yang dilontarkan di ranah publik maupun platform digital.

Dampak Terhadap Komunitas Seni dan Hak Asasi

Kasus yang menimpa Yasser Mounbir mempertegas ketegangan yang terus berlanjut antara otoritas Maroko dan komunitas kreatif. Meskipun Maroko secara resmi menjamin kebebasan berekspresi dalam konstitusinya, penafsiran terhadap pasal-pasal hukum yang mengatur penghinaan terhadap monarki sering kali membatasi ruang gerak para seniman dan jurnalis secara signifikan.

Para pengamat internasional menilai bahwa tren peradilan terhadap seniman di Maroko berpotensi menciptakan efek gentar (chilling effect) bagi generasi muda yang ingin bersuara kritis. Jika Yasser Mounbir divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, hal tersebut akan semakin memperkuat persepsi bahwa kebebasan berpendapat di negara tersebut terus mengalami kemunduran tajam dalam beberapa tahun terakhir.