Manggarai — Perindo Minta APBD Prioritaskan Layanan Publik Usai PAD Turun

Dinamika pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi sorotan publik. Di tengah upaya pemerintah daerah memacu pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi lokal, kondisi keuangan daerah justru menunjukkan sinyal ketimpangan yang mendasar. Penurunan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi catatan kritis yang memicu perdebatan hangat di lantai bursa legislatif.

Kondisi ini menegaskan realitas pahit bahwa peningkatan total pendapatan daerah belakangan ini belum mencerminkan penguatan struktur kemandirian fiskal yang substantif. Sebaliknya, ketergantungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat dominan, sehingga kerentanan fiskal daerah semakin nyata ketika pendapatan mandiri justru tergerus.

Anomali Pendapatan dan Tantangan Kemandirian Fiskal

Secara kasat mata, agregat pendapatan daerah mungkin tampak mengalami lonjakan nominal. Namun, analisis mendalam terhadap struktur APBD menunjukkan adanya anomali yang mengkhawatirkan. Sektor-sektor penyumbang PAD—seperti retribusi pasar, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan—belum mampu memberikan kontribusi optimal secara berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi kinerja anggaran terbaru, postur ketergantungan fiskal Kabupaten Manggarai dapat digambarkan melalui estimasi proyeksi struktur pendapatan berikut:

Penurunan persentase kontribusi PAD ini dinilai sebagai lampu kuning bagi keberlanjutan pembangunan. "Kenaikan total pendapatan daerah yang hanya didorong oleh kucuran dana transfer dari Jakarta adalah ilusi kemandirian. Ketika transfer pusat berfluktuasi, daerah akan langsung mengalami defisit struktural," ujar pengamat kebijakan publik daerah dalam analisisnya terkait postur keuangan Manggarai.

Sorotan Fraksi Perindo: Layanan Publik Harus Diutamakan

Kondisi fiskal yang belum mandiri ini memicu reaksi keras dari jajaran legislatif. Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Manggarai secara tegas menyuarakan keprihatinannya. Dalam pandangan umum fraksi terkait penyusunan arah kebijakan anggaran menuju APBD 2026, Perindo mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk merombak total skala prioritas belanja daerah.

Fraksi Perindo menilai bahwa belanja pemerintah harus dibebaskan dari pemborosan program-program seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sipil.

"Kenaikan angka pendapatan jangan sampai meninabukokkan kita, terlebih ketika PAD nyata-nyata mengalami penurunan. Pemerintah Daerah harus memfokuskan alokasi APBD 2026 untuk pelayanan dasar masyarakat: kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih. Jangan ada pemborosan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak."

Juru bicara Fraksi Perindo menegaskan bahwa alokasi anggaran belanja modal dan belanja barang/jasa harus dirasionalkan. Menurut mereka, alokasi anggaran untuk pelayanan publik primer minimal harus mencapai 40% dari total belanja daerah agar dampak APBD benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak, khususnya di wilayah pedesaan Manggarai yang masih terisolasi.

Strategi Optimalisasi Potensi Lokal Menuju APBD 2026

Menanggapi penurunan PAD, Fraksi Perindo juga menyodorkan sejumlah rekomendasi strategis bagi Pemkab Manggarai. Pembetulan manajemen perpajakan dan digitalisasi pemungutan retribusi menjadi langkah mutlak yang tidak bisa ditunda lagi guna menutup potensi kebocoran anggaran.

Beberapa poin prioritas rekomendasi yang diajukan meliput:

• Digitalisasi Sistem Pajak Daerah: Mengintegrasikan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas.
• Intensifikasi Sektor Potensial: Mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata, komoditas pertanian unggulan, dan retribusi usaha mikro.
• Efisiensi Belanja Operasional: Memangkas alokasi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial hingga 20-30% untuk dialihkan ke belanja modal publik.
• Pemberdayaan BUMD: Melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah agar mampu menyumbang dividen nyata bagi PAD.

Pemerintah Kabupaten Manggarai diharapkan dapat merespons masukan ini secara konstruktif dalam penyusunan KUA-PPAS APBD 2026 mendatang. Kemandirian finansial daerah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud kedaulatan pemerintah daerah dalam melayani rakyatnya tanpa terus bergantung pada uluran tangan pemerintah pusat.