Mahkamah Agung Pakistan Dorong Reformasi Penanganan KDRT Berperspektif Gender

Bayangkan seorang perempuan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke polisi, tetapi ia justru diminta membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia diinterogasi berulang kali dengan pertanyaan yang menyudutkan, sementara pelaku bebas berkeliaran. Inilah kenyataan yang masih dialami banyak perempuan di Pakistan, dan kini Mahkamah Agung negara itu mengambil langkah tegas untuk mengubahnya. Mahkamah Agung Pakistan baru-baru ini menyerukan agar seluruh proses penyidikan dan peradilan kasus KDRT dibersihkan dari bias patriarki, sebuah terobosan hukum yang berpotensi mengubah lanskap perlindungan perempuan di kawasan Asia Selatan.

Mengapa ini penting? Karena selama ini, sistem hukum sering kali menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Alih-alih melindungi korban, aparat penegak hukum kerap terjebak pada prasangka budaya yang menyalahkan perempuan. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi sinyal bahwa negara harus hadir dengan pendekatan yang adil dan sensitif gender, bukan sekadar formalitas.

Bias Patriarki dalam Ruang Sidang dan Ruang Interogasi

Dalam putusannya, Mahkamah Agung Pakistan menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan tidak cukup hanya dengan adanya undang-undang. Yang lebih krusial adalah implementasi di lapangan, mulai dari meja penyidik hingga kursi hakim. Ibarat seperti membangun rumah: fondasi hukum bisa kuat, tetapi jika tukangnya masih menggunakan cetak biru lama yang diskriminatif, rumah itu tetap tidak aman bagi penghuninya.

Bias patriarki (patriarki: sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan) dalam penanganan KDRT bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari pertanyaan seperti "Apa yang kamu lakukan hingga suamimu marah?" hingga keengganan penyidik menerima laporan karena dianggap urusan domestik. Mahkamah Agung menyoroti bahwa pola pikir semacam ini harus dihapus dari ekosistem penegakan hukum.

Data dari berbagai organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa kasus KDRT di Pakistan masih menjadi fenomena gunung es. Menurut laporan Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (PILDAT), ribuan kasus dilaporkan setiap tahun, namun angka vonis yang berpihak pada korban sangat kecil. Ini menunjukkan adanya disrupsi dalam sistem peradilan yang selama ini berjalan.

Panggilan untuk Sistem Peradilan yang Sensitif Gender

Mahkamah Agung menyerukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, agar memahami dinamika kekerasan berbasis gender. Pelatihan ini mencakup aspek psikologis korban, pola kekuasaan dalam relasi rumah tangga, serta dampak trauma berkepanjangan.

Dalam perspektif yang lebih luas, ini adalah bagian dari pengembangan sistem hukum yang lebih manusiawi. Teknologi dan inovasi di bidang forensik digital juga bisa membantu mengumpulkan bukti tanpa harus merepotkan korban berulang kali. Misalnya, perekaman digital, perlindungan data pelapor, dan platform pelaporan daring dapat menjadi instrumen efisiensi yang mempercepat proses hukum.

"Keadilan tidak boleh ditunda, dan tidak boleh pula dibangun di atas prasangka," demikian inti pesan yang disampaikan dalam pertimbangan Mahkamah Agung, mencerminkan urgensi reformasi menyeluruh.

Pendekatan berbasis algoritma juga mulai dilirik di beberapa negara untuk mengurangi bias subjektif dalam penanganan kasus. Machine learning (pembelajaran mesin) dapat digunakan untuk menganalisis pola putusan, mendeteksi anomali, dan memastikan konsistensi. Namun, tentu saja teknologi bukan segalanya. Kesadaran manusia tetap menjadi kunci.

Dampak Jangka Panjang dan Tantangan Implementasi

Jika direalisasikan, reformasi ini dapat membawa perubahan besar. Perempuan yang sebelumnya takut melapor akan merasa lebih aman. Proses hukum yang adil akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Investasi sosial semacam ini juga berdampak pada ekonomi, karena kekerasan berbasis gender menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Tantangannya tidak ringan. Budaya patriarki telah mengakar berabad-abad. Resistensi bisa datang dari berbagai pihak, termasuk institusi yang merasa terusik. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi berkala sangat diperlukan. Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa putusan ini tidak berhenti di atas kertas.

Langkah Mahkamah Agung Pakistan ini patut diapresiasi sebagai bentuk keberanian institusional. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya tentang perlindungan perempuan, tetapi tentang membangun peradaban yang lebih adil. Sebab, sebuah bangsa diukur bukan dari seberapa besar kekuasaannya, melainkan dari seberapa serius ia melindungi yang paling rentan.

Bagi pembaca di Indonesia, kisah ini menjadi cermin. Reformasi serupa juga masih diperlukan di banyak negara, termasuk dalam penanganan kekerasan berbasis gender. Teknologi, inovasi, dan regulasi harus berjalan beriringan dengan perubahan pola pikir. Karena pada akhirnya, keadilan sejati hanya lahir ketika hukum berpihak pada korban, bukan pada tradisi yang menindas.