Komite Parlemen Inggris Serukan Reformasi Proses Pengakuan Gender

LONDON — Komite Women and Equalities di Parlemen Inggris merekomendasikan agar proses perubahan gender secara legal di Inggris dan Wales dirombak total dengan menghapus berbagai persyaratan yang dianggap sudah usang. Dalam laporan yang dirilis Selasa, komite tersebut mendesak pemerintah untuk beralih ke model self-declaration atau deklarasi mandiri, menggantikan prosedur medis yang dinilai terlalu birokratis dan diskriminatif.

Rekomendasi utama yang diajukan adalah penghapusan kewajiban bagi individu transgender untuk memperoleh diagnosis gender dysphoria dari tenaga medis sebelum pemerintah mengakui identitas gender mereka. Komite menilai persyaratan ini menimbulkan beban berlapis, mulai dari proses pengurusan dokumen medis yang berbelit, stigma sosial yang melekat pada diagnosis tersebut, hingga ketergantungan pemohon pada pihak ketiga untuk mengubah status hukum mereka.

"Kami mewajibkan seseorang untuk merasakan kecemasan, dan berada dalam penderitaan yang terus-menerus, agar bisa mengubah gender legalnya. Tidak semua orang mengalami dysphoria dengan cara yang memenuhi kriteria diagnosis."

Nancy Kelley, perwakilan kelompok advokasi hak transgender Stonewall

Dalam laporan tersebut, para anggota parlemen juga mengusulkan penghapusan persyaratan bagi seseorang untuk menyerahkan bukti bahwa mereka telah hidup sesuai gender yang diakui selama periode tertentu. Aturan ini dinilai sebagai bentuk pembuktian komitmen yang tidak perlu dan justru mempersulit proses hukum yang seharusnya bersifat administratif.

Komite berargumen bahwa Gender Recognition Act 2004 perlu diperbarui agar selaras dengan sikap masyarakat modern terhadap isu transgenderisme. Menurut mereka, undang-undang yang berlaku saat ini mencerminkan pemahaman yang sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi mencerminkan realitas sosial yang berkembang.

Poin-Poin Kunci Rekomendasi Komite

• Penghapusan diagnosis medis — Tidak ada lagi kewajiban memperoleh diagnosis gender dysphoria sebagai syarat perubahan gender legal.
• Model deklarasi mandiri — Proses pengakuan gender beralih ke self-declaration tanpa keterlibatan pihak ketiga.
• Penghapusan bukti komitmen — Syarat menunjukkan bukti telah hidup sesuai gender yang diakui dihapus atau dilonggarkan.
• Pembaruan regulasi — Gender Recognition Act 2004 direvisi agar relevan dengan perkembangan sosial saat ini.

Laporan ini muncul di tengah perdebatan panjang di Inggris mengenai hak-hak transgender, yang sering kali memicu ketegangan antara kelompok advokasi, aktivis perempuan, dan pembuat kebijakan. Sejumlah pihak menyambut baik rekomendasi tersebut sebagai langkah maju menuju kesetaraan, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap ruang-ruang khusus perempuan dan proses hukum yang berlaku.

Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini. Namun, jika rekomendasi tersebut diadopsi, Inggris dan Wales akan mengikuti sejumlah negara lain yang telah lebih dulu menerapkan sistem deklarasi mandiri dalam pengakuan gender legal.