JAKARTA — Mendagri Tito Karnavian Dorong Sumatra Jadi Pusat Ekonomi Baru

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara tegas mendorong percepatan integrasi ekonomi di seluruh kawasan Pulau Sumatra untuk memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa Sumatra memiliki modal geografis dan sumber daya alam yang sangat melimpah untuk bertransformasi menjadi koridor pertumbuhan ekonomi utama di luar Pulau Jawa. Saat ini, Pulau Sumatra menyumbang sekitar 22,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menempatkannya sebagai kontributor ekonomi terbesar kedua di tanah air.

Dalam pengarahannya kepada para kepala daerah se-Sumatra, Tito Karnavian menekankan bahwa ego sektoral dan hambatan batas administratif antarprovinsi harus segera dihilangkan. Penguatan konektivitas, efisiensi rantai pasok logistik, serta keterpaduan tata ruang menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi komoditas unggulan daerah, mulai dari kelapa sawit, karet, kopi, hingga kekayaan energi fosil dan terbarukan.

Strategi Integrasi Kawasan dan Efisiensi Logistik

Menurut analisis Kemendagri, keberadaan jaringan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) yang ditargetkan membentang sepanjang lebih dari 2.800 kilometer harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Infrastruktur ini tidak boleh sekadar menjadi jalur perlintasan, melainkan harus terhubung langsung dengan Kawasan Industri Terpadu (KIT), pelabuhan strategis, dan pusat-pusat produksi pertanian lokal.

“Integrasi ekonomi kawasan tidak boleh lagi terhambat oleh batas administrasi wilayah. Sumatra harus tampil sebagai satu kesatuan ekosistem industri yang solid demi meningkatkan daya saing investasi di tingkat global,” tegas Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan resminya.

Untuk memetakan potensi dan fokus pembangunan antarsektor di Sumatra, berikut adalah gambaran pembagian zona ekonomi strategis berdasarkan karakteristik sub-wilayah:

Tahapan Strategis Percepatan Integrasi Ekonomi

Guna merealisasikan Sumatra sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, Kementerian Dalam Negeri merumuskan empat langkah utama yang wajib dijalankan oleh 10 provinsi di Pulau Sumatra secara konsisten:

1. Harmonisasi Regulasi dan Perizinan Investasi: Menyelaraskan aturan retribusi dan kemudahan berinvestasi lintas daerah guna menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor domestik maupun asing.
2. Penyelarasan Tata Ruang Kawasan (RTRW): Memastikan rencana tata ruang antarprovinsi saling mendukung, khususnya untuk koridor industri, kawasan konservasi, dan jalur logistik utama.
3. Penguatan Kerja Sama Perdagangan Antardaerah (KPAD): Membuka jalur distribusi bahan pangan dan energi secara langsung antardaerah untuk menekan tingkat inflasi wilayah.
4. Hilirisasi Komoditas Berbasis Kawasan: Mendorong pembangunan fasilitas pengolahan (smelter dan pabrik turunan sawit) di sekitar pusat bahan baku tanpa terhambat sekat administratif.

“Integrasi ekonomi antardaerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional,” ujar Mendagri.

Kemendagri memastikan akan terus mengawal dan memfasilitasi koordinasi berkala antar-gubernur di Sumatra. Dengan sinergi yang makin erat, pemanfaatan anggaran daerah (APBD) diproyeksikan dapat lebih tepat sasaran untuk program-program konektivitas yang berdampak langsung pada penurunan biaya logistik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.