Inggris, Prancis, dan Kanada Kompak Tolak Perluasan Permukiman Ilegal Israel

Pemerintah Inggris, Prancis, dan Kanada secara resmi menegaskan kembali komitmen bersama untuk melindungi dan mempertahankan kerangka solusi dua negara (two-state solution) dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Sikap tegas ketiga negara sekutu Barat tersebut disuarakan di tengah eskalasi perluasan pembangunan permukiman ilegal Israel yang kian masif dan terstruktur di wilayah Tepi Barat.

Melalui pernyataan bersama yang dirilis secara serentak, para pemimpin dari ketiga negara menekankan bahwa masa depan stabilitas kawasan Timur Tengah hanya dapat terwujud apabila hak kedaulatan kedua belah pihak diakui secara adil dan beradab. Mereka memandang bahwa aksi ekspansi wilayah secara sepihak telah secara nyata merusak prospek perdamaian jangka panjang.

Ancaman Nyata terhadap Stabilitas Perdamaian

Pemerintah ketiga negara menyoroti bahwa langkah ekspansif yang diambil otoritas Israel bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman eksistensial terhadap pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan layak huni di masa depan. Upaya sistematis memecah kontinuitas geografis wilayah Tepi Barat dinilai akan menutup pintu diplomasi secara permanen.

"Solusi dua negara merupakan satu-satunya jalur yang realistis dan sah untuk menjamin perdamaian, keamanan, serta martabat bagi rakyat Israel maupun Palestina. Segala tindakan sepihak yang merongrong batas-batas wilayah hanya akan memperpanjang siklus ketidakstabilan di kawasan," tegas pernyataan bersama para pemimpin tersebut.

Selain menyoroti aspek politis, ketiga negara menggarisbawahi bahwa keberadaan dan perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat secara fundamental bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Sorotan Tajam Proyek E1 dan Langkah Kebijakan Konkret

Secara khusus, Inggris, Prancis, dan Kanada mengecam keras keputusan pemerintah Israel untuk melanjutkan proyek pembangunan permukiman kontroversial di koridor E1. Wilayah strategis yang terletak di antara Yerusalem Timur dan permukiman Ma'ale Adumim ini dinilai sangat krusial, karena pembangunan di area tersebut akan memutus akses geografis antara wilayah utara dan selatan Tepi Barat, sekaligus mengisolasi Yerusalem Timur dari wilayah Palestina lainnya.

Kecaman tersebut juga diiringi dengan keprihatinan mendalam atas lonjakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemukim ekstremis terhadap warga sipil Palestina. Guna memberikan tekanan nyata, koalisi tiga negara ini mengumumkan langkah-langkah diplomatik dan ekonomi lanjutan, termasuk pembatasan perdagangan.

Berikut adalah poin-poin utama yang disepakati dalam pernyataan bersama ketiga negara:

• Penolakan Aneksasi: Menolak segala bentuk aneksasi de facto maupun de jure atas tanah Palestina di Tepi Barat.
• Penghentian Proyek E1: Mendesak pembatalan segera atas rencana pembangunan permukiman di area E1 demi menjaga keutuhan wilayah Palestina.
• Penegakan Hukum: Mengutuk impunitas terhadap aksi kekerasan pemukim dan mendesak akuntabilitas hukum yang ketat.
• Restriksi Perdagangan: Mengambil langkah konkret untuk melarang impor produk-produk yang dihasilkan secara langsung dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Langkah terkoordinasi ini mencerminkan meningkatnya rasa frustrasi komunitas internasional terhadap kebijakan sepihak yang terus mereduksi peluang perdamaian. Ketiga negara menyerukan kepada para mitra global lainnya untuk turut mengambil sikap tegas demi memastikan hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa standar ganda.