INDIA — Indonesia Ajak Anggota BRICS Kurangi Ketergantungan Dolar AS

Dalam riuh dinamika geopolitik dan guncangan ekonomi global yang tak menentu, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di India menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk menyuarakan pergeseran arsitektur keuangan dunia. Pemerintah Indonesia secara tegas mendorong penguatan penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) serta perluasan konektivitas sistem pembayaran lintas negara di antara negara-negara anggota BRICS dan mitra berkembang lainnya.

Langkah berani ini diambil sebagai bentuk antisipasi menyeluruh terhadap tingginya volatilitas pasar keuangan global yang selama ini sangat bergantung pada mata uang tunggal. Di tengah kebijakan moneter ketat dari bank sentral negara maju, dominasi dolar AS kerap kali menjadi beban ganda bagi negara-negara berkembang yang harus menanggung risiko depresiasi nilai tukar dan lonjakan biaya impor.

Strategi Dedolarisasi dan Penguatan Transaksi Lokal

Delegasi Indonesia menegaskan bahwa dedolarisasi bukan semata-mata gerakan politik moneter, melainkan kebutuhan riil untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan investasi terbukti mampu menekan biaya konversi valuta asing sekaligus meminimalisir risiko fluktuasi kurs yang tajam.

Pemerintah mencatat bahwa efisiensi perdagangan dapat meningkat hingga 15 hingga 20 persen ketika dua negara sepakat meninggalkan mata uang perantara. Berikut adalah perbandingan skema transaksi tradisional dengan skema berbasis LCT yang ditawarkan:

Konektivitas Pembayaran Lintas Negara dan Inovasi Digital

Selain skema LCT, Indonesia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem pembayaran digital berbasis QR Code dan pembayaran cepat (fast payment) antarnegara. Keberhasilan implementasi konektivitas pembayaran di kawasan Asia Tenggara menjadi bukti konkret bahwa interoperabilitas sistem keuangan dapat diwujudkan tanpa harus bergantung pada infrastruktur keuangan tradisional berbasis negara barat.

"Mengurangi ketergantungan pada mata uang utama dunia adalah benteng perlindungan terbaik bagi stabilitas makroekonomi kita. Konektivitas pembayaran yang inklusif akan memberikan kedaulatan finansial yang lebih kuat bagi setiap negara berkembang," tegas perwakilan delegasi Indonesia di hadapan para pemimpin KTT BRICS.

Indonesia sendiri telah mencatatkan nilai transaksi LCT yang terus meningkat signifikan. Hingga kuartal terakhir, total nilai perdagangan yang memanfaatkan LCT telah menembus angka USD 7,5 miliar, tumbuh lebih dari 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menghadapi Ketidakpastian Global Lewat Sinergi Multilateral

Guncangan rantai pasok global dan inflasi tinggi menuntut adanya alternatif arsitektur keuangan yang lebih adil dan efisien. Dalam forum KTT BRICS di India tersebut, Indonesia merinci sejumlah urgensi utama yang harus segera dieksekusi oleh negara-negara anggota:

• Penyelarasan Regulasi Moneter: Memfasilitasi kemudahan izin operasional perbankan antarnegara untuk transaksi LCT.
• Perluasan Infrastruktur Digital: Menghubungkan jaringan pembayaran QRIS dengan sistem pembayaran lokal negara anggota BRICS.
• Diversifikasi Cadangan Devisa: Memperbanyak porsi simpanan dalam bentuk mata uang non-dolar AS guna menjaga stabilitas neraca pembayaran.

Melalui inisiatif ini, Indonesia tidak hanya sekadar menghadiri KTT BRICS sebagai peserta, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mengarsiteki tatanan ekonomi global yang lebih tangguh, berkeadilan, dan tahan terhadap krisis di masa depan.