Imigrasi Denpasar Mendeportasi WN Tiongkok Akibat Bekerja Ilegal di Bali

DENPASAR, Terdepan.id — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memproses tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial JZ. WNA tersebut terbukti melanggar aturan keimigrasian Indonesia dengan bekerja sebagai pengawas proyek konstruksi di Bali, padahal yang bersangkutan hanya mengantongi izin tinggal kunjungan.

Langkah tegas ini diambil setelah Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Denpasar melakukan pengawasan lapangan serta pemeriksaan mendalam terhadap aktivitas JZ. Penindakan ini menjadi bagian dari komitmen otoritas setempat dalam menjaga ketertiban hukum dan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di wilayah Pulau Dewata.

Kronologi Penindakan dan Penanganan Kasus

Kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat dan hasil pemantauan rutin tim pengawasan keimigrasian terhadap proyek-proyek pembangunan yang melibatkan tenaga kerja asing di kawasan Bali. Berikut adalah urutan kejadian penindakan terhadap WN Tiongkok tersebut:

1. Pengawasan Lapangan: Petugas Inteldakim melakukan sidak di sebuah lokasi proyek konstruksi dan menemukan JZ sedang melakukan supervisi pekerjaan lapangan secara langsung.
2. Pemeriksaan Dokumen: Saat diperiksa, JZ hanya mampu menunjukkan paspor dengan izin tinggal kunjungan (Visa Kunjungan) dan tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bekerja maupun dokumen izin kerja sah lainnya.
3. Pemeriksaan Intensif: WNA tersebut kemudian diamankan ke Kantor Imigrasi Denpasar untuk menjalani pemeriksaan lanjutan guna mendalami peran dan pihak yang mempekerjakannya.
4. Keputusan Deportasi: Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, JZ dijatuhi sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pemulangan paksa (deportasi) dan penangkalan.

Analisis Pelanggaran Keimigrasian dan Ketentuan Izin Kerja

Penyalahgunaan visa kunjungan untuk kegiatan komersial atau bekerja merupakan pelanggaran berat dalam tata kelola keimigrasian Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa setiap WNA yang melakukan aktivitas berorientasi ekonomi atau memegang posisi teknis di lokasi kerja wajib memiliki visa dan izin tinggal yang sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan.

Menurut pakar hukum keimigrasian, penindakan ini sangat krusial untuk melindungi kesempatan kerja lokal serta menjaga kedaulatan hukum negara. "Pengawasan ketat terhadap WNA bukan bentuk pembatasan investasi, melainkan kepastian bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia," ungkapnya.

“Pemerintah Indonesia terbuka bagi wisatawan dan investor asing, tetapi penyalahgunaan izin tinggal tidak akan ditoleransi. Deportasi adalah langkah penegakan hukum yang mutlak.”

Pengetatan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Bali

Maraknya penindakan terhadap WNA di Bali dilakukan menyusul meningkatnya pemantauan publik terkait aktivitas ilegal WNA di berbagai sektor industri, mulai dari pariwisata, properti, hingga proyek pembangunan fisik. Kantor Imigrasi Denpasar bersama instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) menegaskan akan terus meningkatkan intensitas patroli dan penindakan di titik-titik rawan.

Dengan dideportasinya JZ, pihak imigrasi juga memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar penangkalan (blacklist). Hal ini memastikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memasuki kembali wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diharapkan memberikan efek jera bagi WNA lain maupun perusahaan penjamin yang mencoba mengabaikan peraturan keimigrasian Indonesia.