Dua Dirjen Kemenkeu Minta Menkeu Batalkan Perombakan Pejabat Era Purbaya

JAKARTA — Dua pimpinan unit eselon I strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), secara resmi mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk membatalkan kebijakan rotasi dan perombakan ratusan pejabat yang diteken pada era kepemimpinan menteri sebelumnya, Purbaya.

Langkah peninjauan ulang tersebut dinilai krusial guna menjaga stabilitas operasional, ritme kerja, serta pencapaian target penerimaan negara pada pos perpajakan dan kepabeanan yang tengah berjalan ketat pada tahun anggaran ini.

Kronologi Kebijakan Mutasi dan Penolakan Internal

Dinamika perombakan struktur birokrasi di tubuh otoritas fiskal nasional ini melalui beberapa tahapan penting:

1. Penerbitan Keputusan Mutasi Massal: Pada masa jabatannya, mantan Menkeu Purbaya merombak ratusan posisi jabatan struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan DJP dan DJBC secara mendadak dan berskala besar.
2. Evaluasi Dampak Operasional: Jajaran pimpinan teknis di DJP dan DJBC melakukan kajian internal dan menemukan adanya potensi disrupsi terhadap koordinasi lapangan serta pencapaian target penerimaan negara.
3. Penyampaian Usulan Pembatalan: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bersama Dirjen Bea Cukai melayangkan surat permohonan resmi kepada Menteri Keuangan yang baru agar keputusan mutasi massal tersebut dievaluasi dan dibatalkan.

Fokus Stabilitas Penerimaan dan Kinerja Fiskal

Permintaan pembatalan restrukturisasi pejabat ini bukan tanpa pertimbangan matang. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan dua pilar tulang punggung penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pergeseran ratusan pejabat fungsional dan struktural di tengah tahun berjalan berisiko memperlambat implementasi program prioritas, termasuk optimalisasi sistem pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum kepabeanan.

"Penempatan sumber daya manusia di pos-pos penerimaan fiskal memerlukan kesinambungan kompetensi dan pemahaman teritorial yang mendalam. Perombakan berskala masif tanpa transisi matang dapat memengaruhi fokus optimalisasi target APBN."

Sejumlah pertimbangan strategis yang mendasari usulan pembatalan ini meliputi:

• Kesinambungan Program Kepatuhan: Memastikan proses audit, pemeriksaan, dan pelayanan kepada wajib pajak serta pelaku usaha ekspor-impor tidak terganggu.
• Kesiapan Sistem Informasi: Menjaga kestabilan masa transisi integrasi sistem teknologi informasi perpajakan dan logistik nasional.
• Kondusivitas Internal: Mengembalikan iklim kerja yang kondusif bagi para aparatur sipil negara (ASN) fiskal agar fokus pada tugas pengumpulan penerimaan.

Langkah Kemenkeu Mengkaji Status Pejabat

Merespons aspirasi dari Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, pimpinan Kementerian Keuangan bersama Biro Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Jenderal saat ini tengah memproses pengkajian ulang komprehensif terhadap seluruh Surat Keputusan (SK) mutasi yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa setiap keputusan akhir terkait status jabatan para pegawai akan berlandaskan pada prinsip meritokrasi, kebutuhan operasional organisasi, serta kepentingan nasional dalam menjaga ketahanan fiskal Indonesia.