DPRD Kota Jogja Soroti SD Negeri Kalah Saing dari Swasta

YOGYAKARTA, Terdepan.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menyoroti dinamika penerimaan peserta didik baru dan pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan dasar. Fenomena terkini menunjukkan banyak keluarga, termasuk dari kalangan ekonomi kurang mampu, kini lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke Sekolah Dasar (SD) swasta dibandingkan SD Negeri.

Kondisi ini memicu keprihatinan legislatif karena mengindikasikan adanya krisis kepercayaan publik terhadap daya saing dan mutu pembelajaran di sekolah pelat merah. Kendati SD Negeri menawarkan pembebasan biaya pendidikan, keunggulan program di sekolah swasta dinilai lebih memikat para orang tua.

Faktor Agama dan Karakter Jadi Alasan Utama

Berdasarkan temuan di lapangan, pergeseran minat masyarakat tidak lepas dari kebutuhan orang tua terhadap pembentukan nilai-nilai moral dan spiritual sejak usia dini. Sekolah swasta, khususnya yang berbasis keagamaan dan terpadu, dipandang memiliki kurikulum yang lebih komprehensif dalam menanamkan adab, pembiasaan ibadah, serta pengawasan karakter.

"Kami mendapati fakta di lapangan bahwa banyak warga berpenghasilan rendah rela mengalokasikan anggaran ekstra demi menyekolahkan anak ke SD swasta. Pertimbangan utamanya adalah penguatan pendidikan agama, akhlak, serta pendampingan karakter yang dirasa belum optimal di SD Negeri," ungkap perwakilan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta.

Selain faktor pendidikan karakter, terdapat beberapa aspek lain yang membuat SD swasta lebih diminati oleh masyarakat perkotaan, di antaranya:

• Program Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School): Membantu orang tua yang bekerja karena anak mendapatkan pengawasan dan bimbingan akademik yang lebih terstruktur hingga sore hari.
• Fasilitas dan Inovasi Pembelajaran: Pendekatan pembelajaran modern, fasilitas penunjang teknologi, serta penguatan bahasa asing yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
• Komunikasi Intensif Sekolah dan Orang Tua: Sistem pelaporan perkembangan anak yang dinilai lebih terbuka dan berkala.

Beban Finansial dan Alarm bagi Disdikpora

Kecenderungan keluarga pra-sejahtera yang beralih ke sekolah swasta berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menghadapi kendala pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan biaya operasional sekolah lainnya di kemudian hari.

DPRD Kota Yogyakarta menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi alarm serius bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta. Pemerintah daerah didesak untuk tidak tinggal diam melihat menurunnya animo masuk SD Negeri yang berujung pada penyusutan jumlah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah.

Legislatif meminta Disdikpora segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mutu kurikulum, metode pengajaran, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik di lingkungan SD Negeri. Penguatan pendidikan keagamaan, penanaman budi pekerti, dan perbaikan fasilitas harus menjadi prioritas agar SD Negeri kembali menjadi pilihan utama seluruh lapisan masyarakat tanpa membebani finansial orang tua.