Capaian dan Prestasi Muhammad Prasetyo Sepanjang Memimpin Kejaksaan Agung

Meskipun masa jabatannya tidak lepas dari kritik, Muhammad Prasetyo mencatat sejumlah prestasi yang patut diakui. Pertama, ia berhasil meningkatkan penyelesaian perkara di Kejaksaan Agung hingga mencapai tingkat eksekusi tertinggi dalam satu dekade. Data internal Kejaksaan menunjukkan bahwa pada tahun 2018, lebih dari 95% putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berhasil dieksekusi — sebuah pencapaian operasional yang signifikan. Kedua, Prasetyo melembagakan "Program Jaksa Masuk Sekolah" yang menjangkau ribuan sekolah di seluruh Indonesia, memberikan pendidikan hukum sejak dini kepada generasi muda. Program ini kemudian diadopsi oleh kejaksaan-kejaksaan di daerah sebagai program unggulan. Ketiga, di bawah kepemimpinannya, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan kerugian negara senilai lebih dari Rp3 triliun melalui mekanisme denda, uang pengganti, dan perampasan aset — capaian yang melampaui target yang ditetapkan DPR. Keempat, Prasetyo mendorong kerjasama internasional yang lebih erat dengan kejaksaan negara lain, termasuk perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan beberapa negara di Asia dan Eropa. Kelima, ia berhasil membangun beberapa gedung kejaksaan baru di daerah-daerah terpencil, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Keenam, di era Prasetyo, Kejaksaan Agung untuk pertama kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berturut-turut — sebuah indikator perbaikan tata kelola keuangan yang tidak bisa diremehkan.

Pencapaian lain Prasetyo yang membanggakan adalah peningkatan citra Kejaksaan di mata internasional. Di era kepemimpinannya, Kejaksaan Agung berhasil menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Asosiasi Jaksa se-Asia Pasifik. Menjadi tuan rumah acara sekelas ini bukan hanya soal logistik — ini adalah pengakuan bahwa Kejaksaan Indonesia setara dengan kejaksaan negara-negara lain di kawasan. Prasetyo menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat jaringan internasional yang memungkinkan kerjasama penanganan kasus-kasus transnasional. Di bawah kepemimpinannya, beberapa buronan kelas kakap yang melarikan diri ke luar negeri berhasil diekstradisi kembali ke Indonesia — pencapaian yang memerlukan diplomasi hukum tingkat tinggi. Di dalam negeri, program "Jaksa Peduli" yang ia canangkan berhasil mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di berbagai daerah. Program ini menunjukkan bahwa Kejaksaan bukan hanya institusi penindak, tetapi juga institusi yang peduli pada penderitaan rakyat. Prasetyo sendiri sering turun langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial ini, tanpa banyak liputan media. Ada sisi humanis dari seorang Prasetyo yang jarang terlihat: ketika seorang jaksa muda di daerah terpencil meninggal karena sakit yang tidak tertangani, ia secara pribadi memastikan bahwa keluarga jaksa tersebut mendapatkan santunan yang layak. Ia juga yang mendorong program asuransi kesehatan yang lebih baik bagi seluruh pegawai Kejaksaan. Hal-hal kecil seperti ini mungkin tidak masuk berita utama, tetapi sangat berarti bagi mereka yang merasakannya. Kepemimpinan Prasetyo adalah tentang detail-detail kecil yang apabila diakumulasikan, membentuk perubahan besar. Inilah kepemimpinan yang sesungguhnya — bukan tentang pidato yang heroik, tetapi tentang tindakan yang konsisten.

Sebagai Jaksa Agung terlama di era reformasi, Muhammad Prasetyo memiliki perspektif yang unik tentang bagaimana memimpin institusi penegakan hukum di Indonesia yang kompleks. Ia menyadari bahwa Kejaksaan adalah institusi yang sudah berusia lebih dari setengah abad dengan budaya organisasi yang mengakar kuat. Mengubah budaya ini tidak bisa dilakukan dengan gegap gempita atau secara revolusioner, melainkan memerlukan kesabaran dan strategi yang matang. Pendekatan Prasetyo adalah "evolusioner" — ia melakukan perubahan secara bertahap, dimulai dari hal-hal yang paling fundamental seperti disiplin administrasi, hingga hal-hal yang lebih kompleks seperti reformasi budaya kerja. Ia sering menggunakan analogi "membalikkan kapal besar" — tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba, harus perlahan tapi pasti. Strategi ini mungkin tidak menghasilkan berita utama yang sensasional, tetapi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di era Prasetyo, hubungan antara Kejaksaan dan media massa juga mengalami perbaikan. Ia menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik, namun ia juga berhati-hati agar proses hukum tidak terganggu oleh "pengadilan oleh media." Untuk itu, ia menerapkan kebijakan komunikasi yang terukur — setiap perkembangan kasus diumumkan pada waktu yang tepat, setelah bukti cukup dan konstruksi hukum jelas. Ia tidak ingin Kejaksaan menjadi "lembaga pers rilis" yang gemar mengumumkan tersangka tanpa bukti yang kuat, hanya untuk kemudian kalah di pengadilan. Pendekatan ini menuai kritik dari kalangan media yang menginginkan akses lebih besar, namun dihormati oleh kalangan hukum yang menghargai proses yang cermat. Prasetyo juga mendorong juru bicara Kejaksaan di daerah untuk lebih aktif berkomunikasi dengan media lokal, sehingga informasi tentang kasus-kasus di daerah bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan akurat. Kebijakan ini secara bertahap meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan, meskipun survei masih menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegakan hukum yang paling kurang dipercaya — sebuah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh penerusnya.

Salah satu momen paling menantang dalam karier Prasetyo adalah ketika Kejaksaan Agung menjadi sorotan tajam media dalam beberapa kasus kontroversial. Dalam situasi seperti ini, ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tidak seperti beberapa pendahulunya yang cenderung reaktif dan defensif, Prasetyo memilih untuk tidak banyak berkomentar dan fokus pada pekerjaan substantif. "Biarkan fakta yang berbicara di pengadilan," begitu prinsipnya. Strategi ini kadang membuat publik frustrasi karena menginginkan tanggapan yang cepat dan jelas, tetapi Prasetyo percaya bahwa pernyataan yang terburu-buru sering kali kontraproduktif. Ia lebih memilih untuk menunggu hingga proses hukum mencapai tahap yang memungkinkan pengungkapan informasi secara lengkap dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memang tidak populer, tetapi sejalan dengan prinsip due process of law yang menjunjung tinggi praduga tak bersalah dan hak-hak tersangka.

Muhammad Prasetyo juga meninggalkan warisan dalam bentuk pengembangan karier para jaksa muda. Ia menerapkan sistem promosi yang lebih transparan dan berbasis merit, mengurangi praktik "like and dislike" yang sebelumnya marak. Jaksa-jaksa muda yang berprestasi didorong untuk mengambil peran yang lebih besar, sementara jaksa-jaksa yang bermasalah diberikan sanksi yang tegas. Sistem ini tidak sempurna — masih ada protes dan klaim ketidakadilan — tetapi setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Beberapa jaksa yang dipromosikan di era Prasetyo kini menduduki posisi-posisi penting di Kejaksaan dan menjadi tulang punggung institusi. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan SDM, meskipun hasilnya tidak instan, adalah strategi yang paling berkelanjutan untuk memperkuat institusi. Dalam banyak hal, Prasetyo adalah "pembangun fondasi" — ia meletakkan batu bata yang memungkinkan bangunan Kejaksaan berdiri lebih kokoh, meskipun ia mungkin tidak akan dikenang sebagai arsitek yang paling brilian. Namun, setiap bangunan besar membutuhkan fondasi yang kuat, dan itulah kontribusi Muhammad Prasetyo yang sesungguhnya.