Politik

Isu Kudeta di Demokrat Makin Memanas, SBY Turun Tangan


BERITA NASIONAL – Perkembangan isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat, yang di pegang AHY tampaknya mulai memanas, SBY seperti akan turun tangan dan akan melakukan perlawanan terhadap hal itu.

Seperti di ketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kabarkan sudah memberikan lampu hijau untuk melakukan perlawanan terkait upaya kudeta kepemimpinan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga : Soal Isu Kudeta Partai Demokrat, Fajran : Kita Tetap Komit dan Solid Ke AHY

Di mana, soal isu kudeta kepemimpinan Demokrat yang di duduki oleh AHY ini, sampai ke SBY. Selain itu, kudeta ini di duga di lakukan oleh kader, mantan kader dan oknum di lingkaran Istana.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron belum lama ini.

Pernyataan itu di sampaikan Herman, dalam kegiatan Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY, yang di gelar secara virtual oleh RMOL, Kamis (4/2/2021).

Ia mengatakan apapun yang di lakukan oleh Demokrat secara kelembagaan, termasuk “melawan” pihak-pihak yang di duga ingin mengkudeta kepemimpinan di Partai Demokrat. Kabarnya, kini telah di laporkan ke SBY dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai.

“Jadi apapun yang kami lakukan, kami laporkan kepada beliau (SBY),” jelasnya.

Selanjutnya, Ia juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu klarifikasi dari pihak terkait di lingkaran Istana, mengenai upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat itu.

“Kita sebetulnya itu saja, bagaimana menunggu proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap keterlibatan lingkaran utamanya Presiden. Kemudian, tetap bahwa secara konstitusi partai memproses terhadap kader-kader internal,” katanya.

Kader Yang Tak Aktif Tidak Di Proses

Sambungnya, bahwa kader yang tidak aktif tak bisa di proses. “Misalnya Pak Darmizal sudah keluar dari partai. Max sudah keluar juga,” jelasnya.

Bilangnya, kecuali bagi mereka yang masih terikat dengan konstitusi dan kepengurusan partai itu sendiri.

“Ya itu masih bisa di proses nanti di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai,” tandasnya.

Sebagaimana di ketahui, sehari sebelum muncul isu kudeta, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY sempat menge-tweet soal cara berpolitik, lebih bermoral dan beradab.

Selain itu, SBY juga menyampaikan pesannya ini, untuk para pemegang kekuasaan politik.

Kata SBY Dalam Akun Twitter

“Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun. Banyak cara berpolitik yang lebih bermoral dan lebih beradab. Ada tiga golongan manusia, yaitu the good, the bad, dan the ugly. Kalau tidak bisa menjadi the good, janganlah menjadi the ugly. *SBY*,” tulis SBY di akun Twitternya, @SBYudhoyono.

Cuitan SBY itu mirip dengan yang di sampaikan dengan politikus Demokrat, Rachland Nashidik. Tapi, Rachland dengan menyebut langsung nama Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko.

“Selamat malam, Jenderal Moeldoko. Kalau tak mampu jadi the good, jangan jadi the bad, apalagi the ugly,” tulis Rachland di akun Twitternya, @RachlanNashidik.

Kemudian, nama Moeldoko juga di kaitkan dengan upaya kudeta kepemimpinan AHY.

Di tambah lagi, Elite Demokrat pertama yang menyebut manuver politik eks Panglima TNI itu, adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Demokrat Andi Arief.

Dugaan Terkait Moeldoko

Andi mengatakan Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, hingga dapat restu dari Jokowi.

Ia menyampaikan demikian, karena banyak pertanyaan siapa figur yang hendak mendongkel kepemimpinan AHY.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi, yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat. Jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief melalui akun Twitternya, @Andiarief.

Andi lantas melanjutkan alasan kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi.

“Karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” bilangnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan membalas surat yang di layangkan oleh AHY, terkait adanya dugaan upaya kudeta oleh orang-orang di lingkaran Istana. Hal tersebut di katakan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut,” katanya di Jakarta, Kamis (21/2/2021).

Kata Kepala Staf Presiden

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah menyatakan, meski ia memang pernah bertemu dengan sejumlah kader dan bekas petinggi Demokrat, namun ia tidak pernah berniat untuk melakukan kudeta di tubuh partai Demokrat.

“Saya ini orang luar, tidak punya hak apa-apa gitu loh, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Tidak ada urusannya, wong saya orang luar,” kata Moeldoko pada Senin (3/2).

“Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY, apalagi kemarin di pilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah apa partai politik itu biasa,” ungkap Moeldoko.

Menanggapi soal isu kudeta kepemimpinan di partai demokrat, yang di kaitkan, Moeldoko sebut masih menghormati SBY.

Moeldoko juga menegaskan dirinya tidak ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Apalagi, bilangnya Ia sangat menghormati sosok SBY.

“Beliau pernah jadi atasan saya. Senior saya yang saya hormati, saya respek kepada beliau,” ujarnya.

Adapun, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab, meyakini isu kudeta berembus karena SBY mulai panik, lantaran elektabilitas putra kesayangannya itu tak kunjung meningkat, alias belum moncer di papan survei.

“Kepanikan SBY karena dukungan terhadap AHY, belum menunjukan kenaikan signifikan,” kata Fadhli.

Analis Politik UIN

Analis politik asal UIN Jakarta itu menilai, kepanikan itu terlihat karena SBY menyadari berbagai momentum politik ke depan juga cukup berat.

Ia menambahkan, Isu normalisasi Pilkada Serentak yang tadinya mendapat dukungan mayoritas parpol, tiba-tiba berubah arah menjadi pukulan bagi ‘Demokrat’. Hal ini karena di nilai menutup jalan bagi AHY untuk membuktikan diri.

“Momentum Pilkada Serentak, khususnya DKI sebetulnya adalah ajang bagi AHY, sebelum melenggang ke Pilpres 2024. Namun, momen itu mendapat hadangan sehingga kemungkinan besar Pilkada di gelar setelah Pilpres 2024,” ujarnya.

Karenanya, Demokrat mulai memainkan strategi lain, untuk dapat meraih simpati masyarakat melalui isu “intimidasi” di internalnya.

Fadhli menganggap, isu ini mengingatkan pola playing Victim, yang di nilai ampuh untuk merengkuh citra elektoral dari masyarakat.

“Citra yang ingin di bangun adalah adanya intimidasi dari pihak istana, yang ingin memecah belah partai Demokrat,” pungkasnya.

Sumber : Wartaekonomi.co.id



Source link

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Copyright © 2020 TERDEPAN.ID.

Ke Atas